- Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang semakin dekat membuat PT Hutama Karya harus segera mengoptimalkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera agar bisa segera beroperasi saat Nataru tiba.
Jalan Tol Trans Sumatera yang awalnya diproyeksikan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2024 ini disebut-sebut akan menghubungkan seluruh jalur transportasi darat di Pulau Sumatera.
Namun sayang, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sejumlah proyek rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak Oktober 2023 lalu.
Hal tersebut tidak lepas dari fakta bahwa Jalan Tol Trans Sumatera gagal memenuhi target awal pembangunan dikarenakan sejumlah alasan.
Kendati demikian, PT Hutama Karya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol tersebut guna memfasilitasi arus Nataru mendatang.
Pembangunan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera yang telah berjalan selama 8 tahun ini masih kerap dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
Baca Juga: Dirancang Jadi Smart City, Apa Saja Infrastruktur IKN yang Direncanakan Tuntas Pada 2045?
Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan bahwa pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera masih menunggu arahan dari pemerintah.
"Apabila dalam beberapa waktu kedepan, pemerintah telah mencapai kesepakatan penuntasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, maka proses konstruksinya pun akan segera dilaksanakan," ujar Tjahjo Purnomo.
Selain itu, Tjahjo Purnomo juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus dapat menyediakan infrastruktur transportasi yang andal dan aman bagi masyarakat.
Baca Juga: Pemasangan Bilah Garuda IKN Berlangsung Cepat, Kantor dan Istana Presiden Telah Mencapai 52 Persen
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna menilai bahwa sebuah proyek diputuskan untuk dibangun karena melihat kebutuhannya.
Menurut Herry, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.
"Kalau menurut saya itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan ekonomi, mestinya akan dilanjutkan," ungkap Herry.