- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah warning penggunaan anggaran APBN maupun APBD harus dilakukan secara cermat, teliti, dan tepat sasaran.
"Jangan ada celah korupsi. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel wajib dilakukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi," katanya saat menjadi inspektur upacara (Irup) saat peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Minggu, 3 Desember 2023.
Mahyeldi mengapresiasi, kinerja seluruh insan Pekerjaan PUPR di Sumbar, dan meminta untuk senantiasi teliti dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.
Baca Juga: Gubernur Mahyeldi Berkomitmen Pemenuhan Hak Difabel di Sumbar
"Berkat kekompakan dan kerja sama tim, kita berhasil menyelesaikan berbagai tugas dan amanah pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial untuk masyarakat," katanya saat Peringatan Hari Bakti PU ke-78 yang mengusung tema "78 Tahun Bakti PUPR, Sigap Membangun Negeri" tersebut di halaman kantor Dinas PUPR Sumbar.
Mahyeldi juga membacakan sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh insan PUPR atas kerja keras dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas, yang merupakan wujud kepercayaan pemerintah pusat serta cerminan harapan besar masyarakat terhadap hadirnya infrastruktur yang berkualitas.
"Kita harus terus istikomah dalam menjaga kepercayaan Pimpinan Negara serta publik kepada Kementerian PUPR yang kita cintai," katanya.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Kawasan Gunung Marapi Tetap Waspada
Mahyeldi juga menyampaikan, beberapa kinerja Kementerian PUPR sepanjang tahun 2023, yang berhasil melaksanakan pembagunan infrastruktur. Antara lain, mendukung penyelenggaraan iven internasional seperti KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, KTT ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center (JCC), dan renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Berikutnya, 2023 FIBA Basketball World Cup di kompleks GBK, Piala Dunia U- 17 2023, serta pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) yang meliputi bendungan, air baku, jalan tol, jalan nasional, jalan logistik, kantor-kantor pemerintahan, IPA, IPAL dan TPST, serta hunian bagi pekerja.
"Pembangunan infrastruktur dasar ini telah memberikan dampak positif dengan masuknya investor, seperti adanya pembangunan rumah sakit, hotel, retail, kantor, serta pusat pengembangan olahraga," ucapnya.
Kementerian PUPR, sambungnya, juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur kerakyatan, terutama di desa-desa melalui program Padat Karya Tunai (PKT) untuk membantu menyediakan lapangan kerja dan menambah penghasilan bagi 5,4 juta orang. Terhitung sejak 2016 hingga 2023, juga telah dibangun 583 jembatan gantung, 29 pasar rakyat, dan 1,35 juta unit rumah swadaya. (ADPSB)