bdadinfo.com

Daftar Nama-nama Caleg PKS DPRD Sumbar Dapil 4 Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat 2024 - News

Daftar Nama-nama Caleg PKS DPRD Sumbar Dapil 4 Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat 2024

- Daftar Nama-nama Caleg PKS DPRD Sumbar Dapil 4 Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat 2024 di mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia.

Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2.

Suharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas mereka.

Baca Juga: Daftar Caleg PKS DPRD Sumbar Dapil 6 Sijunjung, Tanah Datar, Dharmasraya, Sawahlunto dan Padang Panjang 2024

Dari penentangan ini lahirlah gerakan-gerakan tarbiyah. Gerakan-gerakan tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998.

Pasca lengsernya pemerintahan Suharto. Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%.

PKS menjadi bagian koalisi dari pemerintahan SBY di periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, dan menjabat beberapa kursi menteri.

Baca Juga: Viral di Medsos Caleg Devi Erawati dari Partai PKS DPRD Sumbar Sebut Bungus Daerah Terpencil, Ini Klarifikasinya!

Sikap PKS yang tidak keluar-keluar dari koalisi SBY meskipun kerap berlainan sikap dan melontarkan kritikan kepada pemerintahan SBY.

Telah membuat beberapa kalangan menilai PKS sebagai partai yang oportunis dan memanfaatkan situasi.

Dalam pemilu legislatif 2019, PKS berakhir di urutan ke-7 dengan raihan suara 8,21% dan memperoleh 50 kursi. PKS menjadi oposisi selama pemerintahan Joko Widodo.

Semenjak tahun 2019, PKS mengajukan dan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama, supaya para ulama dihormati dan dimuliakan sebagaimana Allah dan Muhammad menghormati dan memuliakan mereka.

Dalam menangani pandemi Covid-19, demi meringankan kesulitan ekonomi masyarakat, PKS menganjurkan para kadernya yang mempu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda.

Namun anjuran ini kemudian dicabut setelah menuai polemik di masyarakat. Meski mendukung langkah Joko Widodo yang menolak kembalinya anggota organisasi teror, ISIS, ke Indonesia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat