- Dikutip dari kanal Youtube Dinasti Ranti, pada masa demokrasi terpimpin buatan Ir Soekarno, Indonesia pernah berjuang dalam pembebasan Irian Barat dari aksi rampas Belanda kala itu.
Meski wilayah Irian Barat sudah dinyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945, berdasarkan Konferensi Meja Bundar 1949 bahwa penyerahan Irian Barat masih ditangguhkan.
Pada masa demokrasi terpimpin yang berlangsung antara 1959 sampai 1965 oleh Ir Soekarno, pembebasan Irian Barat pun makin digencarkan.
Baca Juga: Sejarah Disintegrasi Bangsa Sebagai Cikal Bakal Demokrasi Liberal yang Diterapkan Ir Soekarno
Presiden Soekarno menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur dari Irian Barat.
Perjuangan bangsa Indonesia juga tidak akan surut sebelum Irian Barat sepenuhnya kembali menjadi bagian dari negara Indonesia.
Karena itu, Indonesia menempuh berbagai upaya pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, seperti diplomasi forum PBB, diplomasi aktif, serta konfrontasi politik, ekonomi, dan militer.
Baca Juga: Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada Era Demokrasi Terpimpin Buatan Ir Soekarno
Diplomasi adalah upaya menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Indonesia dan Belanda pun melakukan diplomasi perundingan bilateral secara berturut-turut pada 1950, 1952, dan 1954.
Sayangnya, hasilnya tetap sama bahwa Belanda enggan menepati janji dari hasil Konferensi Meja Bundar untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia.
Indonesia juga telah berupaya mengajukan masalah Irian Barat ke sidang umum PBB berkali-kali, tetapi Indonesia belum memperoleh dukungan suara yang cukup dari negara-negara anggota PBB untuk mendesak Belanda.
Baca Juga: Keterkaitan Demokrasi Liberal dengan Presiden Republik Indonesia Pertama Ir Soekarno
Selanjutnya, Indonesia mengambil cara diplomasi aktif. Diplomasi aktif adalah mencari dukungan dari negara-negara lain melalui Konferensi Asia Afrika.
Diplomasi aktif dilakukan setelah diplomasi di forum PBB dinyatakan gagal. Diplomasi aktif melalui Konferensi Asia Afrika pun diselenggarakan pada April 1955, dan dihadiri oleh 29 negara dari kawasan se-Asia-Afrika.