- Migrant Watch menyoroti langkah Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang diduga menghapus skema private to private (P to P) pemagangan ke Jepang.
Menurut Migrant Watch, jika benar, langkah Kemnaker ini justru blunder. Pasalnya, skema P to P terbukti lebih baik jika dibandingkan dengan skema G to G (Government to Government).
"Sepanjang waktu 30 tahun produktivitas pemagangan Jepang dilakukan oleh Kemnaker dan Pemprov di daerah hanya berkisar 43.617 orang, sementara sumbangsih yang digerakkan oleh swasta sebesar 98.568 orang," kata Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Mei 2023.
Baca Juga: 15 Mahasiswa Politeknik Negeri Padang Magang 1 Semester di PT Kurnia Abadi
Aznil Tan menegaskan skema P to P sangat membantu dalam memperluas kesempatan talenta muda Indonesia dalam memperoleh pengalaman dan etos kerja. Aznil tidak sepakat bahwa pemagangan ini bagian dari eksploitasi anak muda Indonesia.
"Tidak benar pemagangan Jepang itu terjadi praktik eksploitasi untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Sebab motivasinya adalah mencari pengalaman dan ajang pelatihan, transfer knowledge serta membentuk etos kerja. Cara ini lebih efektif daripada mereka selalu dicekokin teori-teori di bangku sekolah," beber Aznil Tan.
Di samping itu, program magang di Jepang menjanjikan karir yang bagus serta gaji besar. Pasalnya peserta magang mendapatkan gaji dari Rp10 juta hingga Rp15 juta setiap bulan dan peluang bekerja di perusahaan terbaik di Jepang.
Baca Juga: Soal Anak Magang Dapat THR, Kemnaker Jelaskan Begini Simak Baik Baik
"Pemagangan Jepang juga sangat membantu perekonomian masyarakat kita, banyak dari kalangan tidak mampu terangkat derajat ekonominya, bahkan alumni magang Jepang banyak yang jadi juragan. Sementara, di pihak Jepang, mereka terbantu mengatasi krisis ketenagakerjaaan. Ini kerjasama yang saling menguntungkan dan berkeadian yang mesti dijalin terus" kata Aznil.
Aznil tidak memugkiri bahwa terdapat permasalahan terkait pemagangan ini. Namun hasil riset Migrant Watch, permasalaha itu hanya 0,7 persen dari total peserta selama 30 tahun terakhir.
"Jepang menjadi negara favorit bagi pekerja dan peserta magang. Orang Indonesia pun disukai oleh penduduk Jepang. Aneh pemerintahnya, bila program pemagangan ini tidak dimanfaatkan maksimal," pungkas Aktivis 98 ini.