- Di Sumatera Barat sedang dibangun sebuah gedung kebudayaan namun sayangnya pembangunannya mangkrak,terhenti akibat kasus korupsi.
Hingga kini belum tahu bagaimana kelanjutannya dan proyek tersebut mulai dibangun pada 2015 yang telah memakan anggaran sebanyak Rp 148 miliar.
Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari gedung kebudayaan sumbar tersebut? Sebenernya gedung dengan bangunan menyerupai kapal ini akan dijadikan ikon baru khas ranah Minang.
Gedung yang memiliki luas 23.000 meter per segi ini memiliki 3 bagian yaitu ber arsitektur tradisional, modern dan post modern.
Jika ini berhasil dibangun, berbagai fasilitas akan disediakan seperti kantor pengelola, perpustakaan, ruang latihan menari, drama,sandiwara,puisi, ruang musik, ruang seminar/diskusi, auditorium, gallery , ruang pameran/umum, dan cineplex.
Karena gedung ini dibangun dengan tujuan untuk melahirkan para seniman di tanah Minang. Gubernur Sumatera Barat pada periode 2015, Irwan Prayitno sempat mengatakan bahwa gedung ini memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting.
Yakni befungsi sebagai shelter untuk menyelamatkan diri apabila terjadi gempa yang diiringi tsunami. Selain itu juga gedung tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang sesuai fungsi serta aksesbilitas.
Yaitu lobby,receptionist,informasi, masjid,mushola, restoran, fitness centre, music room, pusat oleh-oleh, medan bapaneh, play ground, toilet, security dan parkir.
Dilansir dari Sumbar.bpk.go.id bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) sudah memastikan pembangunan Gedung Sumatera Barat Zona B tidak akan dilanjutkan pada tahun ini.
Baca Juga: Tok! Proyek Mangkrak Jalan Tol Payakumbuh – Pangkalan Dilanjutkan JICA
Karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tidak menganggarkan kelanjutan proyek pembangunan yang mangkrak dan telah putus kontrak tersebut.
Hingga kini Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf masih menunggu kesepakatan dari Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar atas kelanjutan proyek pembangunan Gedung Kebudayaan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya hanyalah eksekutor dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh DPRD dan Pemprov Sumbar.
“Kalau untuk melanjutkan dengan kontrak baru tentu dianggarkan pada anggaran berikutnya. Kami inginnya kan ini jadi proyek multiyear, bukan ‘tahun tunggal’ seperti sebelumnya,"jelasnya.