– Darurat aksi kejahatan berupa perampasan di tengah jalan atau kerap disebut begal masih marak di Medan, Sumatera Utara.
Beberapa waktu lalu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution meminta aparat kepolisian untuk menembak mati para pelaku begal.
Berbeda dengan Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi malah meminta untuk tidak sedikit-sedikit melibatkan polisi atau TNI.
“Ada satu ketentuan. Jangan dikit-dikit polisi. Dikit-dikit TNI,” kata Edy dikutip dari @edy_rahmayadi pada Kamis, 20 Juli 2023.
Baca Juga: 5 Universitas Negeri Terbaik di Sumatera Utara, Lahirkan Lulusan Jadi Tokoh Politik
Lebih lanjut, Edy mengatakan TNI dan polisi bergerak ketika sudah ada darurat militer dan sipil. Sementara untuk penertiban sipil, katanya, harus dilakukan oleh Satpol PP.
“Kapan TNI boleh bergerak? Apabila ini sudah darurat militer. Kapan polisi bergerak? Apabila ini darurat sipil. Jadi, kalau tertib sipil? Ya Satpol PP,” terangnya.
Bahkan, Edy mengatakan operasi yang dilakukan oleh polisi itu bersifat tuntutan. Sementara TNI bersifat bantuan.
Menanggapi darurat aksi kejahatan yang masih marak, Edy menyebut Satpol PP harus dikeluarkan untuk menghadang para pelaku kejahatan.
Baca Juga: Intip Spesifikasi Mesin Bor Terowongan untuk Tol Padang Pekanbaru, Beratnya Ribuan Ton!
“Jadi, keluarkan Satpol PP. Berantem kau sama penjahat-penjahat itu. Kalau mati kau nanti. Saya tunjukkan perpu nya,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Edy juga meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi hal ini. Karena menurutnya, penghematan tenaga pengamanan diperlukan.
“Jangan dipolitisir yang tidak-tidak. Semua harus bertanggung jawab. Penghematan tenaga pengamanan itu sangat penting,” katanya.
Mengenai pengamanan, Edy menyebut dari satpam untuk menangani masing-masing sektor. Kemudian, ada Satpol PP untuk menangani wilayah.