– Memiliki Keistimewaan Otonomi membuat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mendapat hak khusus dalam pemberlakuan hukumnya.
Budaya sosial Islam yang sangat kental membuat pemerintah Aceh memberlakukan syariat Islam di daerah tersebut.
Sistem Peradilan, penegakkan hukum, peraturan daerah hingga kehidupan sosial masyarakat Aceh jadi ikut terpengaruh efek dari penerapan syariat islam tersebut.
Salah satu peraturan yang masih menghadirkan pro kontra bagi masyarakat Aceh adalah ketidakhadiran Bioskop di provinsi tersebut.
Baca Juga: Hotel Murah di Padang, Sachila Residence Syariah Sangat Diminati oleh Para Backpacker
Bahkan per 2023 ini, Aceh jadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang hingga kini masih belum memiliki bioskop baik berbentuk gedung atau digabung ke pusat perbelanjaan.
Bioskop di Aceh ditutup sebagai akibat dari bencana tsunami yang menghantam wilayah Tanah Rencong pada tahun 2004.
Keputusan untuk menutup bioskop tersebut didasari oleh adanya desakan dari kelompok-kelompok yang berpendapat bioskop tidak sesuai dengan penerapan Syariat Islam di Aceh.
Bencana alam yang melanda Aceh pada tahun 2004 telah menyebabkan banyak kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat setempat.
Baca Juga: Mengenal Yap Thiam Hien, Advokat Ulung Keturunan Tionghoa Aceh yang Siap Mati-Matian Membela HAM
Tsunami yang dahsyat menewaskan ribuan orang, menghancurkan infrastruktur, dan mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari.
Dalam upaya untuk menghadapi dampak bencana ini, beberapa kelompok masyarakat mengajukan pandangan bahwa keberadaan bioskop harus dihentikan
Hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang dianut mayoritas penduduk di Aceh.
Selain itu pada 2009, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) menerbitkan Keputusan MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2009 Rekomendasi tentang Pelaksanaan Syariat Islam.