– Konflik agraria menjadi salah satu persoalan di Indonesia yang kerap ada, termasuk di Sumatera Utara.
Dilansir dari tanahkita.id, sejak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memimpin, terdapat 12 konflik agraria.
Tercatat, konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara ini tersebar ke berbagai sektor, paling banyak pada sektor perkebunan sebanyak delapan.
Baca Juga: Jangan Ditinggalkan! Ini Kato nan Ampek yang sudah Mulai Pudar, Jadi Warisan Leluhur Minangkabau
Kemudian, masing-masing satu pada sektor perumahan dan kota baru, hutan produksi, sarana militer atau pemerintahan, dan hutan konservasi.
Tak ayal, Edy Rahmayadi sendiri pernah menyebut konflik agraria di Sumatera Utara menjadi konflik lahan terbesar di Indonesia.
Lantas, bagaimana rincian konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara pada rentang 2019 sampai 2022 tersebut? Berikut informasinya:
Baca Juga: Ini Video Kapolres Bukittinggi Kombes Yessi Kurniati Minta Maaf Gegara Ulah Polantas
1. Konflik Masyarakat Talun Sinuhil dengan PT SPR pada 2019
Konflik pada sektor perkebunan ini dipicu oleh PT Bakrie Sumatera Plantitaion (BSP) dan PT Sari Persada Raya (PT SPR).
Perusahaan tersebut mengklaim sepihak dan melakukan penyerobotan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki komunitas marga Sirait.
Pada lahan yang menjadi konflik tersebut, Marga Sirait diduga sudah mempunyai batas alam yang menjadi titik orientasi dalam menentukan wilayah.
Baca Juga: Trend Mobil SUV Ciamik, Wuling Alvez Meriahkan di Pameran GIIAS 2023
Usut punya usut, batas alam yang digunakan Marga Sirait sudah disepakati sejak jaman Belanda. Kini, konflik tersebut masih dalam proses.