- Teuku Umar yang dikenal sebagai salah satu sosok pahlawan dari Tanah Rencong, Aceh ternyata memiliki sisi kelam yang cukup menuai kontroversi.
Hal ini tentu akan mengejutkan banyak pihak, mengingat betapa besarnya nama Teuku Umar dikenal masyarakat Aceh, bahkan seluruh Indonesia.
Berdasarkan tayangan Youtube Guru Gembul yang diposting tanggal 10 Juli 2022, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dianggap sebagai pahlawan nasional.
Baca Juga: Teuku Umar Pahlawan Tanah Rencong yang Jenius yang Ditembak Peluru Emas Dicampur Darah Babi
Salah satunya adalah orang tersebut tidak memiliki cacat moral sehingga kisahnya bisa diteladani banyak orang dari berbagai zaman.
Namun, jika melihat rekam jejak Teuku Umar, poin tidak memiliki cacat moral ini tidak terpenuhi oleh sosok pahlawan Tanah Rencong ini.
Berdasarkan sejarah, Teuku Umar pernah membelot kepada pemerintahan kolonial Belanda dan berjanji untuk setia mengabdi kepada Belanda.
Baca Juga: Fakta Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera Pertama yang Akui Kemerdekaan Indonesia
Teuku Umar pernah menyerahkan diri secara terang-terangan kepada Belanda pada 1893 dan hanya dalam waktu satu tahun, tepatnya pada 1894 mendapatkan penghargaan sebagai Panglima Perang Besar dari Gubernur Van Teijn.
Kebanyakan buku sejarah di Indonesia menceritakan bahwa pembelotan Teuku Umar tersebut adalah sebuah taktik untuk mengetahui pergerakan Belanda.
Namun, selama tiga tahun berada di dalam pasukan kolonial, tepatnya dari 1893 sampai 1896, berkali-kali Teuku Umar mendapatkan penghargaan dari pemerintah Belanda.
Dilansir dari tayangan Youtube Guru Gembul dengan mengambil sumber dari buku berjudul Asal Mula Konflik Aceh karya Anthony Reid, Teuku Umar bahkan pernah menumpas sebanyak 116 mukim di Aceh.
Dengan kata lain, Teuku Umar pernah memihak Belanda dan menumpas rakyat Aceh yang merupakan tanah kelahirannya sendiri.
Berdasarkan channel Youtube Guru Gembul, ia berpendapat bahwa,
“Belanda gak mungkin ngasih penghargaan kepada seseorang kalau dia gak berhasil membunuh setidaknya satu kampung.”