- Penggusuran SDN Pondok Cina 1 untuk dibangun tempat ibadah masih terus memanas hingga kini, kecaman dari berbagai pihak terus menghantui termasuk dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait.
Arist selaku Ketum Komnas PA mengecam tindakan Wali Kota Depok yang memberikan izin penggusuran SDN Pondok Cina 1 itu.
Arist menilai bahwa penggusuran SDN Pondok Cina itu melanggar hak fundamental anak untuk mendapatkan pendidikan layak dan berpotensi anak-anak menjadi terlantar.
Baca Juga: Tolak Penggusuran SDN Pondok Cina 1, Ketum Komnas PA: Itu Telantarkan Hak Anak, Bisa Dipidanakan!
Pasalnya diketahui Arist bahwa tempat yang akan dijadikan pindah anak-anak dari SDN Pondok Cina nantinya hanya menumpang dibeberapa tempat begitu seterusnya.
Terlebih ketiadaan guru-guru di SDN Pondok Cina saat ini karena wali kota dikabarkan sudah menarik para guru, hal demikian yang menyebabkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak terabaikan.
Adanya kasus tersebut membuat Arist semakin mantap mengajukan pencabutan predikat Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.
Baca Juga: Babak Baru SDN Pondok Cina 1, Kemenko PMK dan PUPR Turun Tangan Bantu Pemkot Depok
Padahal Kota Depok sendiri tercatat sejak lima tahun berturut-turut memperoleh predikat Kota Layak Anak dengan kategori Nindya dari Kementerian PPPA yakni sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2021 dan 2022.
Mengingat sebelum-sebelumnya banyak kasus-kasus pelanggaran kejahatan terhadap anak yang terjadi di Kota Depok seperti kekerasan fisik (pemukulan), kekerasan seksual (pemerkosaan), begal, dan sebagainya.
Bahkan dilansir dari Radar Depok pada tanggal 2 Januari 2022, Kapolrestro Depok mencatat terjadinya peningkatan kasus kejahatan kekerasan dan pelecahab seksual pada anak dari tahun 2020 ke tahun 2021 yakni dari 125 kasus menjadi 134 pada tahun 2021.
Baca Juga: Polemik SDN Pondok Cina 1, Wakil Wali Kota Depok: Saya Minta Maaf
Tak ayal terdapat beberapa pihak yang kemudian mempertanyakan kembali masih patutkah Kota Depok memperoleh predikat KLA tersebut, termasuk Ketum Komnas PA.
“Maka dengan rasa hormat saya, pemerintah harus mencabut Kota Layak Anak Depok itu, karena ngga layak apalagi peristiwa ini (penggusuran SDN Pondok Cina 1) ini bukan peristiwa sederhana lho, 300 anak disini,” ucap Arist.