Jakarta, - Kordinator Beyond Anti Corruption (BAC) Dedi Haryadi menyoroti proses pembangunan Masjid Al-Jabbar.
Dikutip dari pemberitaan RMOL, dari data yang dihimpun BAC, Dedi mengatakan, untuk melakukan pembebasan tanah di Gedebage, setidaknya Pemprov Jabar harus mengeluarkan dana sebesar Rp 450 miliar.
Sementara untuk pembangunan konstruksi, kelengkapan, aksesoris masjid yang didesain Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut menelan dana setidaknya Rp 1,2 trilun.
Baca Juga: Dituding Belum Lunasi Pembangunan Masjid Al Jabbar, Ridwan Kamil: Sudah Lunas Nas Nas Nas!
Terkait temuan ini, menurut Dedi, total dana yang dipergunakan untuk membangun Masjid Al Jabbar sebenarnya melebihi klaim Gubernur Jabar selama ini.
“Kami mengakui data yang dihimpun BAC belum tentu benar. Agar dugaan kebohongan publik ini dapat terungkap, BAC mendesak agar Pemprov Jabar membuka kepada publik dana pembangunan Masjid Al Jabbar," kata Dedi.
Lebih lanjut, dikutip dari Pikiran Rakyat Dedi Haryadi pun menyebut bahwa proyek pengadaan pembuatan conten Masjid Al Jabar itu diindikasikan KKN dari sisi pemenang tender.
Diketahui berdasarkan laman LPSE pihak yang memenangkan tender adalah Sembilan Matahari, sebagai CEO and Crative Head Sembilan Matahari Adi Panuntutan.
Baca Juga: Heboh Masjid Al Jabbar Bandung Bakal Dibongkar Vendor, Ridwan Kamil: Itu Tanggung Jawab Kontraktor
Sebagai informasi, Masjid Raya Al-Jabbar atau yang lebih dikenal dengan Masjid Terapung Gedebage adalah sebuah masjid yang berada di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Menghabiskan uang negara sebesar kurang lebih 1 triliun dari dana APBD. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 di atas danau buatan dan baru selesai pada tahun 2020.
Masjid ini diprakarsai pembangunannya oleh Ridwan Kamil. Akibat biayanya yang mencapai triliunan, dan sudah terdapatnya sekitar hampir 50.000 masjid di Jawa Barat.
Kritikan pun ramai datang dari masyarakat yang menganggap dana tersebut akan jauh lebih baik bila dialokasikan untuk pendidikan, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur dan gedung-gedung sekolah yang masih banyak yang rusak di provinsi tersebut.