- Seperti tiada henti-hentinya, kontroversi menerpa Masjid Al-Jabbar, yang dibangun di masa kepemimpinan Ridwan Kamil.
Kali ini Pemprov Jawa Barat dituduh belum melunasi pembayaran konstruksi Masjid Al-Jabbar, yang menyebabkan akan dibongkarnya rumah peribadatan umat muslim itu.
Baca Juga: Heboh Masjid Al Jabbar Bandung Bakal Dibongkar Vendor, Ridwan Kamil: Itu Tanggung Jawab Kontraktor
Pada postingan terbaru Senin, 6 Februari 2023, dilaman instagram pribadinya @ridwankamil, jelas dirinya membantah tudingan tersebut, dan segera memberikan hak jawab untuk mengklarifikasi isu yang beredar.
“HAK JAWAB, Pemprov Jabar sudah MELUNASI semua kewajiban pembayaran kepada kontraktor. Sudah diaudit resmi oleh BPK. Sudah lunas nas nas nas,” tulis Ridwan Kamil.
Baca Juga: Proyek Masjid Al Jabbar Dituding Sisakan Utang, Ridwan Kamil Ngegas: Sudah Lunas Nas Nas
Ridwan menjelaskan jika prosedur audit keuangan dalam pembangunan Masjid Al-Jabbar telah rampung.
Tanggung jawab Pemprov Jabar kepada pihak kontraktor sudah di bayar lunas, dan tidak ada lagi permasalahan dalam hal pembayaran setelah diaudit oleh BPK.
Diketahui dari postingan tersebut, jika pembangunan Masjid Al-Jabbar ini dilakukan dalam metode pembayaran yang terpisah antar Pemprov Jabar dengan kontraktor dan Kontraktor dengan mitra-mitranya.
Mitra bisnis dari pihak kontraktor ini seperti vendor, supplier dan sub kontraktor, yang menyediakan bahan baku berupa produk atau jasa.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sendiri menegaskan jika permasalahan mengenai belum lunasnya pembayaran terkait material masjid, bukan tanggung jawab Pemprov Jabar.
“Bahwa pihak kontraktor memiliki cara dan metoda berbisnis kepada mitra vendor, supplier, subkon, itu sepenuhnya secara hukum menjadi ranah tanggung jawab kontraktor,” ungkap Ridwan Kamil menegaskan.
Pria berusia 51 tahun ini juga menyarankan agar pihak kontraktor segera mendapatkan solusi, untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak-pihak mitranya.
Tidak lupa juga, suami dari Atalia Praratya ini mengingatkan agar penyelesaian konflik antara kontraktor dan mitra diselesaikan dengan baik sesuai norma serta hukum yang berlaku.