- Sempat mangkrak selama 4 tahun, pembangunan proyek jalan tol Payakumbuh Pangkalan. Dan akhirnya mega proyek tersebut dibatalkan oleh pihak Japan International Cooperation Agency atau JICA.
Soal pembatalan proyek jalan tol tol Payakumbuh Pangkalan pihak masyarakat setempat menyambutnya dengan bersuka cita atas keputusan dibuat oleh JICA dengan solusi mengalihkan proyek tersebut.
Pihak Dewan pakar LKAAM-Sumbar (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat) Proft Dr Alwin Benteri DT Lelo Anso M.Pd sambut sukacita keputusan JICA.
Dari pihak LKAAM-Sumbar mengapresiasi langkah JICA yang telah memutuskan mengalihkan trase jalan tol pangkalan Payakumbuh ke lokasi lain. Dengan lokasi lebih baik dan tidak mengganggu aspek sosial kultural masyarakat.
Dia menyebut keputusan JICA merupakan cita-cita yang selama ini telah diperjuangkan oleh para pemangku adat di 5 Nagari.
"Saya adalah pemuka adat di salah satu Nagari yang akan dilalui jalan tol saya terlibat langsung dan tahu persis apa yang terjadi selama ini. Alhamdulillah JICA mempertimbangkan nasib masyarakat dan hak ulayat yang akan tergusur," tegasnya.
Dia menegaskan masyarakat di 5 Nagari terdampak rencana pembangunan jalan tol Payakumbuh Pangkalan sejak awal tidak menolak kehadiran jalan tol.
Mereka hanya meminta terase yang akan melintasi kampung halaman mereka dialihkan ke lokasi lain.
"Kami tidak menolak jalan tol kami hanya minta pengalihan terase. Kemudian kami juga tidak alergi terhadap investasi yang menguntungkan dan tidak akan merusak tatanan adat dan budaya Minangkabau yang ada di Tanah kami," paparnya seperti dilansir dari kanal youtube Pandawa Bukit Aneh baru-baru ini.
Baca Juga: Kunci jawaban dan Terjemahan Bahasa Inggris untuk Kelas 4 SD/MI Halaman 18 Kurikulum 2013
Menurutnya, keberadaan tanah ulayat yang telah ditempati dan diwariskan oleh masyarakat yang berasal dari berbagai suku di 5 Nagari terdampak jalan tol adalah harta yang tidak ternilai harganya rata-rata masyarakat di sana.
Selama ini telah menjadikan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan atas dasar itu keberadaan tanah ulayat atau tanah Pusako wajib dijaga untuk keberlangsungan generasi.