PADANG, - Ketua Hanura Sumbar Febby Dt Bangso mulai gerah atas tidak bergeming DPRD atas suara desakan pro keterbukaan untuk menuntaskan seleksi akhir Komisi Informasi Sumbar.
Febby Dt Bangso tidak menyerah, kali ini FDB sapaan akrab tokoh publik ini meminta KPK RI turun tangan memeriksa DPRD Sumbar atas dugaan buang-buang percuma uang rakyat.
"Saya tidak punya kepentingan dalam hal Komisi Informasi Sumbar itu, kepentingan saya kesinambungan terhadap keterbukaan informasi publik dan peringatan kepada DPRD jangan mudah buang-buang uang rakyat,"ujar Dt Febby, Sabtu 16/12-2023 kepada wartawan.
Menurut Datuk Febby publik tahu berapa uang APBD Sumbar disiapkan untuk rekruitmen, seleksi, bayar honor panitia seleksi, studi banding.
"Perkiraan saya bisa lebih Rp 250 juta, sudah ditahap akhir kok menjadi begini, itu kan sama artinya buang percuma uang rakyat,"ujar Dt Febby.
Sehingga itu kata Dt Febby, KI Sumbar periode berikut harus diselamatkan. "Saya minta KPK atau Kejaksaan maupun Kepolisian, atau inspektorat untuk memeriksa praktek pembuangan uang rakyat di APBD Sumbar itu, siapa yang membuat uang itu tidak berarti itu yang mesti diperiksa para APH (aparat penegak hukum) atau Inspektorat," ujar Dt Febby.
Mulai kencang desakan segera KI Sumbar dilantik Gubernur Mahyeldi karena tak ada deadline sehingga undang tanda tanya besar publik terutama publik pro keterbuaan informasi publik di Sumbar.
Baca Juga: Mengalami Peningkatan Dibanding Musim Lalu, Kepala Tim Williams Ungkap Rencana Selanjutnya
Apalagi, komisioner periode lalu telah berakhir. Sebagai lembaga yang mengusung keterbukaan informasi dan transparansi publik ini, malah tak transparan dalam rekrutmennya. Ini, preseden buruk.
Febby Dt Bangso mendesak agar pihak pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk berjelas jelas.
"Segera lantik komisioner yang sudah terpilih itu. Transparan saja dan paparkan hasilnya. Jangan buat lembaga Komisi Informasi itu malah tak bermarwah soal hasil seleksi calon Komisioner KI ini," tegas Febby Dt Bangso.
Ini soal marwah, buka soal yang lain. Gubernur menurutnya harus tegas saja, mengingat, tak berapa lama lagi Desember sudah habis dan 2024 akan menjelang.
'Menjadi aneh komisi informasi publik tapi tidak transparan , apa guna nya lembaga ini melakukan award keterbukaan, sementara proses pelantikan komisioner terpilih bisa menahun tak jelas," tegasnya. ***