- Demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya mempercepat proyek-proyek strategis.
Jokowi mendesak agar proyek-proyek strategis ini dapat direalisasikan dalam waktu singkat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Koordinator Perekonomian meresmikan pembentukan mekanisme percepatan pemberlakuan infrastruktur dan penerbitan regulasi sebagai pengatur kerangka hukum.
Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menghubungkan banyak wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Muncul Spesifikasi dari Smartphone Realme 12 Pro Plus yang akan Dirilis, Begini Detailnya
Mempersingkat jarak tempuh bagi masyarakat antar provinsi sampai kabupaten yang ada di Indonesia.
Presiden Jokowi menilai pembangunan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah untuk kemajuan kegiatan ekonomi serta penunjang kemajuan bangsa.
Tentu saja, anggaran pemerintah yang jauh lebih besar diperlukan untuk membangun sebagian besar infrastruktur dan mengefektifkan program pemerintah.
Anggaran besar diperlukan agar pembangunan dan peningkatan sektor ekonomi dapat dilakukan secara merata dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebagaimana dilangsir dari situs Komisi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) serta berdasarkan Permenko Nomor 9 tahun 2022.
Terdapat 200 proyek dan 12 program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp5.481,4 triliun.
Proyek Infrastruktur Prioritas dengan anggaran terbesar senilai Rp1.973,4 triliun berdasarkan data, terletak di wilayah Jawa termasuk DKI Jakarta dengan 81 proyek dan 1 program.
Sedangkan wilayah Sumatera sendiri memiliki anggaran sebesar Rp764,8 triliun dengan 42 proyek termasuk proyek besar di Jalan Tol Trans Sumatera yang beberapa ruas jalan telah dibuka secara komersial.