- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah cepat dalam menangani bencana lahar dingin yang melanda permukiman warga di sekitar Gunung Marapi, Jumat 5 April 2024 lalu.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas dan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak dari bencana tersebut, Sabtu 6 April 2024.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Gubernur Mahyeldi menegaskan perlunya fokus pada langkah penanganan jangka pendek.
Baca Juga: Gubernur Sumbar Akselerasi Penanganan Banjir Lahar Dingin, Prioritaskan Keselamatan Masyarakat
Prioritas utamanya adalah memastikan keselamatan warga dengan evakuasi yang cepat dan tepat jika sewaktu-waktu banjir lahar dingin kembali terjadi.
"Semua warga yang harus dievakuasi harus segera dievakuasi. Sediakan pos pengungsian yang layak," tegas Gubernur.
Langkah-langkah penanganan jangka pendek juga mencakup penyediaan kebutuhan konsumsi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Hal ini akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.
"Saya sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial untuk segera bertindak. Dapur umum dan posko kesehatan harus segera didirikan," ujar Gubernur Mahyeldi.
Selain itu, pengerukan sedimen banjir lahar dingin yang menyumbat akses jalan juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
Baca Juga: Kamera Jebak Berhasil Rekam Satu Individu Badak Jawa, Diduga Anakan Baru
Selanjutnya, akan dilakukan pemgerukan sedimen material erupsi yang masih ada di hulu sungai untuk mencegah meluapnya sungai saat hujan deras.
"Melalui Dinas BMCKTR, kita akan melakukan pengerukan badan sungai. Dari total 23 sungai yang berhulu dari Gunung Marapi, ada 5 yang terdampak. Itulah yang akan kita keruk," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Sementara itu, untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dan hasil pendataan dari kabupaten/kota terdampak.
Data ini akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan penanganan jangka panjang.