- Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mempertanyakan kinerja Kemenkominfo dalam memberantas judi online.
Transaksi judi online terjadi kembali di awal tahun 2024 dengan jumlah nominal yang luar biasa, yaitu mencapai Rp 100T.
Nurul Arifin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPI, dan KI Pusat di ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, 10 Juni 2024.
Dilansir dari dpr.go.id, pada 11 Juni 2024, Raker tersebut membahas terkait Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023; dan Pembahasan RKA dan RKP Kemenkominfo tahun 2025.
Baca Juga: Wow! Animasi Malaysia Upin dan Ipin akan Hadir dalam Bentuk Game, Indonesia Semakin Ketinggalan Nih?
Rapat yang telah dilakukan pada tanggal 19 Maret lalu, Menkominfo menyatakan bahwa Kominfo telah memblokir 800 ribu situs judi online, dengan perputaran yang terjadi pada 2023 sebesar Rp 327 triliun.
Namun transaksi judi online kembali terjadi pada bulan Januari sampai Maret 2024 yang telah mencapai 100 triliun, dengan kata lain upaya yang dilakukan sebelumnya menjadi pertanyaan apakah sudah efektif.
Dalam memberantas judi online, Kemenkominfo juga mengikutsertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas aktivitas yang terjadi ketika transaksi dilakukan.
Hal ini dilakukan untuk menutup rekening yang terkait dengan judi online yang dinilai kurang efektif.
Sehingga, pertanyaan besar datang terkait langkah apa saja yang akan dilakukan Kemenkominfo dalam menghentikan perjudian online untuk program kerja mendatang.
Masalah tentang judi online sangat serius sekali, sehingga harus didukung oleh para Menteri untuk bisa mengambil langkah-langkah dalam memaksimalkan pencegahan.
Sehingga efek yang terjadi dari judi online bisa ditekan semaksimal mungkin.
Kasus yang terjadi pada seorang istri polisi yang membakar suaminya hingga meningggal menunjukkan bahwa masalah ini mampu mempengaruhi penegak hukum dan perlu perhatian serius.