- Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengaku tertekan atas pemberitaan yang beredar pada hari Selasa, 14 Maret 2023.
Saat itu, Andhi Pramono telah mengklarifikasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) miliknya.
Andhi Pramono mengatakan bahwa dirinya telah mengklarifikasi semua berita yang beredar dan mengaku selalu melaporkan LHKPN secara lengkap dan tepat waktu setiap tahunnya.
Baca Juga: Tak Hanya Bajar Bajuri, Nani Wijaya Pernah Bintangi Puluhan Film Bioskop, Berikut Daftarnya!
"Untuk hasilnya, nanti lebih lengkap bisa ditanyakan kepada KPK, ya," ujar Andhi.
Andhi juga mengaku bahwa foto-fotonya yang beredar di media sosial tidak ada satupun yang berbentuk pamer harta, flexing, dan sebagainya.
Andhi menyebutkan bahwa rumah tempat ia difoto oleh awak media adalah rumah yang ditempati oleh orang tuanya sejak lama dan belum diberikan waris kepadanya, sehingga Andhi memang tinggal di rumah itu untuk menjaga orang tuanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Instansi untuk Beli Produk Dalam Negeri
Keterangan Andhi lebih lanjut yang dilansir menyebutkan bahwa putri Andhi berada di luar negeri karena untuk menjalani kuliah di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Double Degree yang berada di Australia.
"Putri saya sudah dewasa dan dia menekuni fashion dan selebgram, jadi apabila ada foto-foto yang bersifat fashion ya itu lumrah, dan dia bisa menghidupi kehidupannya sendiri," ungkapnya.
Adapun foto-foto yang Andhi soroti dari seseorang yang bukan anaknya lalu dikait-kaitkan dengan dugaan kasus pamer harta. Hal itu Andhi sebut sebagai fitnah yang keji dan sudah ia laporkan kepada KPK.
Dalam pernyataannya, Andhi memperingatkan kepada para pembawa berita palsu, tendensius dan fitnah untuk tidak macam-macam.
"Saya sedikit tertekan gitu, sehingga memang dengan klarifikasi dari KPK ini menjadikan terang benderang semuanya," tuturnya.
Terakhir, Andhi juga memohon maaf kepada semua pihak seperti Kementerian Keuangan dan media pemberitaan karena dirinya baru bisa memberikan klarifikasi setelah menjalani pemeriksaan dari KPK terlebih dahulu. ***