- Penerbit musik besar Amerika Serikat mengajukan gugatan federal yang menuduh Twitter gagal menghentikan pelanggaran hak cipta yang merajalela di platform tersebut.
Asosiasi Penerbit Musik Nasional (NMPA) dan anggotanya berpendapat dalam gugatan bahwa perusahaan media sosial harus membayar sebanyak $150.000 per karya yang dilanggar, dengan potensi tab naik ke ratusan juta dolar.
Padahal menurut Kepala Eksekutif NMPA David Israele, Twitter berdiri sendiri sebagai platform media sosial terbesar yang sepenuhnya menolak melisensikan jutaan lagu di layanannya.
“Twitter tahu betul bahwa musik dibocorkan, diluncurkan, dan dialirkan oleh miliaran orang setiap hari di platformnya,"katanya.
Menurut tuntutan tersbut, perlakuan Twitter terhadap keluhan hak cipta belum membaik sejak Elon Musk membeli platform tersebut akhir tahun lalu seharga $44 miliar.
Baca Juga: Enam Perusahaan Berdiri di Kepri, Tindak Lanjut Kesepakatan Kerja Sama Hannover Messe 2023
"Sebaliknya, urusan internal Twitter mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kasus ini berantakan," bantah gugatan yang diajukan di negara bagian Tennessee.
Kepala kepercayaan dan keamanan Twitter awal bulan ini mengonfirmasi bahwa dia telah keluar dari perusahaan dan tidak membagikan alasannya kepada publik.
Sejak mengambil alih Twitter, Musk telah berulang kali menimbulkan kontroversi, memecat sebagian besar stafnya, memasukkan kembali akun yang dilarang ke platform, menangguhkan jurnalis, dan mengenakan biaya untuk layanan yang sebelumnya gratis.
"Twitter menolak untuk menghentikan pelanggaran hak cipta musik yang merajalela,karena Twitter tahu bahwa platform Twitter lebih populer dan menguntungkan jika Twitter mengizinkan pelanggaran semacam itu," bantah gugatan tersebut.
Mengizinkan musik tanpa izin untuk digunakan dalam postingan Twitter memberi platform ini keunggulan dibandingkan pesaing seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang membayar biaya kepada penerbit musik, demikian alasan gugatan tersebut.
"Twitter mendorong bisnisnya dengan salinan komposisi musik yang tak terhitung jumlahnya," kata gugatan itu.***