- Sebuah fakta mencengangkan diungkapkan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dalam acara Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 21 Juni 2023.
Wali Kota Bukittinggi menyebutkan, saat ini pemerintah setempat tengah menangani sebuah kasus penyimpangan seksual sedarah.
Penyimpangan seksual itu dilakukan antara ibu dan anak laki-lakinya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Ada anak kita, sekarang usianya 28 tahun, sedang kita karantina. Dia dari usia SMA berhubungan badan dengan ibunya," ucapnya.
Baca Juga: Dorong Kolaborasi Penyuluh dan Petani, Bupati Agam: Sejahterakan Masyarakat Melalui Sektor Pertanian
Mirisnya, Erman Safar menyebutkan, perbuatan menyimpang itu terjadi di tengah keluarga utuh yang yang dikenal cukup agamis.
"Bapaknya ada, adiknya hafidz quran, ibunya kerudungnya besar. (Anak itu) sudah kita karantina 5 bulan," tuturnya.
Kasus ini mengejutkan masyarakat Bukittinggi dan menyadarkan pentingnya upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur serta perlunya edukasi seksual yang lebih baik di kalangan keluarga dan masyarakat.
Wali Kota Bukittinggi menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi eksploitasi dan kekerasan seksual yang merusak masa depan mereka.
Dalam upaya mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu pernikahan anak di bawah umur serta menguatkan upaya perlindungan anak.
Baca Juga: Bentuk Kolaborasi, KPI dan Industri Penyiaran Sumatera Barat Dorong Penciptaan Konten Berkualitas
Langkah-langkah konkret dalam bentuk program pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan kebijakan yang lebih ketat sedang dirancang untuk menangani masalah ini.
Kisah yang diungkapkan dalam acara sosialisasi ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat bahwa masalah-masalah serius seperti ini bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkungan yang tampak baik dan religius.
Masyarakat diharapkan mampu membuka mata dan telinga terhadap tanda-tanda penyimpangan dan melaporkannya kepada pihak berwenang demi kepentingan dan keselamatan anak-anak.