- Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Sumatera Barat memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi perkapita, serta jumlah penduduk yang bekerja.
Penetapan UMR, UMP, dan UMK sangat terkait dengan peningkatan dan pengaturan upah terkini.
Pemerintah menggunakan skala-skala tertentu untuk mengatur hal ini yang pada akhirnya memengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja.
Baca Juga: Deretan Perdana Menteri Indonesia asal Sumatera Barat, Nomor 3 Pernah Diculik Ketika Masih Menjabat
Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memahami skema penetapan upah di Indonesia, termasuk perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK.
UMR (Upah Minimum Regional) adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, termasuk di dalamnya kabupaten dan kota.
Setiap tahun, UMR mengalami peningkatan yang dipicu oleh beberapa faktor. Peraturan mengenai penetapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Keputusan Menakertrans) Nomor 226 Tahun 2000.
Baca Juga: Jalan Tol Padang - Pekanbaru Tak Kunjung Selesai, Jokowi Pilih Resmikan Seksi Pekanbaru - Bangkinang
Penetapan UMR dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan hidup layak yang melibatkan indeks harga konsumen, perkembangan perusahaan, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita.
UMD (Upah Minimum Daerah) yang sebelumnya dikenal sebagai UMR, kini telah berganti nama menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi).
Setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan hidup, sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, dan struktur ekonomi.
Baca Juga: Terjadi Longsor di Tanjung Sani Agam, 27 Rumah Terkena Dampak dan 1 Korban Meninggal Dunia
UMP ditetapkan oleh Gubernur setiap tanggal 21 November dan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Perhitungan UMP melibatkan formula yang menggunakan data inflasi year-on-year dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal 3 dan 4 tahun yang berjalan.
UMK (Upah Minimum Kabupaten) adalah standar minimum upah yang berlaku di setiap kabupaten atau kota.