- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa provinsi tersebut mengalami kekurangan sebanyak 1.000 orang penyuluh pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di wilayah tersebut.
"Pada saat ini, terdapat sebanyak 1.026 penyuluh pertanian di Sumbar yang bertugas di wilayah yang sangat luas. Dengan adanya kondisi tersebut, tentu diperlukan penambahan jumlah penyuluh agar pendampingan petani dapat dilakukan secara optimal," kata Mahyeldi.
Keterbatasan jumlah penyuluh pertanian mengakibatkan mereka harus bertanggung jawab atas tiga hingga empat nagari sekaligus, ditambah lagi dengan jarak yang jauh antara nagari tersebut.
Gubernur juga menjelaskan bahwa sebanyak 57 persen ekonomi Sumatera Barat bergantung pada sektor pertanian, dan terdapat 82 nagari yang merupakan daerah pertanian. Oleh karena itu, dengan hanya terdapat 1.026 penyuluh, jumlah tersebut tentu sangat kurang.
"Hal ini merupakan tantangan yang perlu diselesaikan dengan mencari solusi. Penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi petani dalam menjalankan kegiatan mereka," kata Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat telah memprioritaskan peningkatan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar 10 persen dari APBD Sumbar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen yang serius dalam mengembangkan sektor-sektor tersebut.
"Pengalihan anggaran yang difokuskan pada sektor ini mencapai jumlah lebih dari Rp650 miliar setiap tahunnya, dan ini tercermin dalam peningkatan nilai tukar petani yang terus meningkat," kata Mahyeldi.
Baca Juga: Dilepas Wako Hendri Septa, TP PKK Kota Padang Berangkat ke Jambore Kader PKK Berprestasi
Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama yang sinergis antara kabupaten dan kota agar program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
"Kami berharap bahwa di masa depan, produksi pertanian kita akan meningkat dan mampu berkontribusi dalam menjadikan negara ini sebagai lumbung pangan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi hingga tahun 2045," kata Mahyeldi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, juga mengharapkan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura untuk melakukan evaluasi terhadap pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di wilayah setempat. Hal ini dikarenakan pengadaan tersebut dianggap boros dan tidak mencapai sasaran dengan tepat.
"Saya mendapatkan kabar bahwa alat mesin pertanian ini tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok tani, bahkan spesifikasinya tidak cocok," kata Mahyeldi.
Ia menyatakan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kondisi ini. Ia juga menemukan bahwa Alsintan ini dibiarkan terpapar hujan dan panas, tidak terawat dengan baik, padahal sulit untuk memperolehnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan yang baik terhadap alat ini.