PADANG, HALUAN – Pemerintah diminta segera melakukan revitalisasi drainase di Kota Padang, sebagai jalan pengentasan banjir berkelanjutan. Walau butuh anggaran banyak, namun revitalisasi bisa dilakukan, jika anggota DPR RI asal Sumbar mau memfokuskan alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk revitalisasi.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Padang, Roy Madea Oka menyebutkan, revitalisasi dianggap menjadi solusi paling jitu dalam mengatasi permasalahan banjir, yang sudah menjadi kecemasan berkelanjutan warga kota. Jika itu tidak dilakukan, warga akan selalu dihantui ketakutan, jika hujan deras turun. Padang, lama-lama akan menjadi kota yang tak nyaman lagi untuk didiami dan dikunjungi. “Permasalahan banjir ini seakan tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Hampir setiap tahun, banjir besar terjadi di Kota Padang. Solusi-solusi yang selama ini dihadirkan, ternyata belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Sekarang, sebelum semuanya tambah parah, ada baiknya, revitalisasi drainase dilakukan. Itu cara terbaik, yang mesti dilakukan,” ungkap Roy, Rabu (31/5) siang.
Hitungan Roy, revitalisasi drainase di Kota Padang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Satu kelurahan, menurutnya bisa membutuhkan anggaran mencapai Rp20 miliar. “Anggaran sebesar itu dibutuhkan agar revitalisasi optimal. Tapi, anggaran yang tersedia di Pemko Padang tidak cukup untuk itu. Setahun saja, hanya Rp20 miliar. Porsinya hanya untuk satu kelurahan,” terangnya.
Selain itu, Padang juga butuh embung, sebagai daerah resapan air. Kalau hujan deras datang, air yang mengalir dari drainase masuk ke embung. Untuk membuat satu embungm dibutuhkan anggaran sekitar Rp2 triliun. Tentu saja, anggaran sebanyak itu tidak bisa dibebankan hanya ke APBD Padang. Pemerintah provinsi, pusat dan anggota DPR RI harus berperan aktif. “Semuanya harus saling membahu untuk menciptakan Padang yang bebas banjir, termasuk anggota DPR RI yang memiliki kewenangan terhadap anggaran pusat APBN. Kemana digunakan kewenangan yang ada itu?” tanya Ketua MPC PP Padang itu.
Sebenarnya, menurut Roy, jika anggota DPR RI komit dan fokus mengentaskan banjir di Padang, mereka tak perlu sulit-sulit. Cukup menggelontorkan anggaran Pokirnya saja untuk revitalisasi drainase. “Satu anggota DPR RI, dana pokirnya bisa mencapai Rp50 miliar. Sumbar memiliki 14 anggota DPR RI. Jika semuanya fokus melakukan revitalisasi drainase dengan menggunakan dana pokir, permasalahan banjir bisa dituntaskan. Dengan kondisi sekarang ini, seharusnya dana pokir anggota DPR RI itu difokuskan untuk pengentasan banjir,” paparnya.
Roy Madea berharap, dana pokir anggota DPR RI betul-betul dipergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan Sumbar, tidak hanya kepentingan kelompok tertentu, dan daerah tertentu saja. “Pemuda Pancasila mewanti-wanti agar anggota DPR RI cermat menggunakan dana pokirnya. Jangan sampai, dana sebesar itu hanya dipergunakan untuk kelompok tertentu, dan daerah tertentu saja. Pikirkan juga daerah lain, termasuk Padang, sebagai ibukota provinsi,” tegas Roy.
Peran serta anggota DPR RI, memang dianggap sangat penting. Harapannya, para wakil rakyat itu, tidak sekadar turun ke lapangan saat bencana terjadi, tapi juga memikirkan agar bencana yang sama tidak kembali terulang. “Itu satu fungsi anggota DPR RI, mencarikan solusi untuk suatu permasalahan. Jangan hanya datang ketika bencana, tanpa memikirkan jalan keluar permasalahannya,” tambahnya.