- Presiden Jokowi seperti tidak ingin main-main terhadap nasib dari Proyek Pembangunan IKN, pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden pada tahun 2024.
Di satu sisi, proyek IKN yang dinamakan "Nusantara", masih dalam tahap pembangunan, dan sesuai rencana kalau Ibukota baru Indonesia akan diselesaikan pada tahun 2045 mendatang.
Baru-baru ini, PKS melancarkan sikap mengkritik terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dianggap menghabiskan uang negara, mengingat masa kampanye Pemilu sudah dimulai.
Presiden Jokowi sudah menegaskan jika pembangunan Ibukota baru menggantikan Jakarta, bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menumbuhkan titik-titik dalam pertumbuhan ekonomi baru.
“Pemerataan ekonomi, penduduk, dan pertumbuhan ekonomi yang sudah diarahkan. Tapi ini tidak dalam 1-2 hari atau 1-2 tahun,” ungkap Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip dari Ungkapan yang disampaikan pada Rabu, 29 November 2023
Presiden RI Ke 7, juga menekankan bahwa 58 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk perekonomian Indonesia semuanya mengarah di Jawa, dan dengan pembangunan IKN diharapkan pertumbuhan ekonomi baru tidak hanya berpusat di Pulau Jawa saja.
“Terdapat 17 ribu pulau, dengan 58 persen PDB di Jawa, kita ingin menciptakan kesetaraan, ada pulau selain Jawa dengan pertumbuhan Ekonomi baru,” Presiden menambahkan.
Namun keinginan Presiden untuk mewujudkan IKN, demi keseimbangan ekonomi di berbagai Pulau Indonesia, rupanya mendapat kecaman dan kritikan dari PKS dan Capres Anies.
Menurut pandangan Anies, pembangunan IKN justru akan menciptakan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya, mengingat kesetaraan menjadi masalah yang sulit dihadapi saat ini.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menganggap kritikan dari Capres Anies Baswedan mengenai Ibu Kota Negara (IKN), sependapat dengan pemahaman PKS.
"Jika alasan memindahkan ibukota adalah pemerataan, sebenarnya itu tidak tepat, karena untuk pemerataan ekonomi bukan dengan memindahkan ibukota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ungkap Kholid, sebagaimana dikutip dari Ungkapan yang disampaikan pada Kamis, 23 November 2023.