- IKN, saat ini menjadi mega proyek untuk masa depan Indonesia, disaat ingin melakukan perubahan secara berkala dan berusaha menciptakan kota baru yang bersih dari kepadatan penduduk.
Namun hingga saat ini, proses pembangunan IKN masih dalam tahap membangun beberapa tempat yang kelak akan menjadi ikon penting untuk IKN bagi para wisatawan lokal dan mancanegara.
Hal tersebut, rupanya memicu perdebatan yang tidak dapat dihindari antar kubu Tim pemenang, mengingat masa kampanye Pilpres 2024 akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Baca Juga: Handphone Samsung Memiliki Upgrade One UI 6 0 Android 14 yang Bakal Menyusul, Inilah Jadwal Rilisnya
Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo - Gibran, memberikan pernyataan Kontroversial mengenai pembangunan IKN, sebagai proyek utama bagi Indonesia saat ini.
Nusron menyoroti klaim PKS terkait Ibu Kota Negara (IKN), menuding partai tersebut telah 'menjilat ludah sendiri', terkait dengan pandangan yang begitu tidak konsisten.
Dalam pernyataan, beliau mengungkap bahwa fraksi PKS secara resmi menyetujui pengesahan Undang-Undang IKN di DPR, menunjukkan pandangan yang berbeda dari pernyataan terkini mereka.
"Sama saja dengan PKS, kalau lihat pandangan umum, bagi fraksi PKS ikut menyetujui dalam pandangan umumnya persetujuan dalam ibu kota baru," ujar Nusron, sebagaimana dikutip dari ungkapan yang disampaikan pada Senin, 27 November 2023.
Nusron menegaskan, jika PKS seharusnya menyuarakan ketidaksetujuan saat pembahasan UU IKN berlangsung, dan mempertanyakan mengapa pandangan berbeda tidak disampaikan ketika masih dalam proses pembahasan.
Sikap PKS menolak IKN, berdasarkan aspirasi dari tokoh masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, hingga PKS mengambil sikap menolak disahkan RUU IKN dan menganggap Jakarta tetap layak sebagai Ibukota Indonesia.
Baca Juga: Tak Kalah Mewah dengan Kampus Jakarta! Inilah 7 Universitas Termahal di Sumatera Barat
Sehingga, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan aspirasi dari akademisi dan suara publik, bahwa PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibukota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.