- Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 9 Januari 2024, Jokowi meminta Menteri PANRB untuk mempercepat sistem pelayanan pemerintah berbasis digital.
Momentum tersebut digunakan Jokowi beserta kabinetnya mengingat masa pemerintahan Indonesia Maju tinggal menghitung bulan.
“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi,” ucapnya.
Baca Juga: Gunung Marapi Naik Status, Pemkab Agam Data Penduduk di Zona Bahaya
Jokowi juga menekankan bahwa layanan digital pemerintah tersebut adalah keharusan untuk meningkatkan layanan untuk masyarakat.
“Karena transformasi digital ini menjadi keharusan dan keterpaduan layanan digital pemerintah harus benar-benar kita lakukan,” tambah Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan penyederhanaan digitalisasi pelayanan pemerintah tersebut.
Tujuannya untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran infrastruktur digital.
Menurutnya, ribuan platform yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak memunculkan aplikasi baru yang menyulitkan.
“Tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah,” ujarnya.
Jokowi pun mendesak Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas untuk mempercepat penerapan sistem digital pemerintah tersebut.
Baca Juga: Cek Jadwal Pendaftaran CPNS 2024, Ketahui dan Persiapkan Syarat Pendaftarannya
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita,” ucap Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Abdullah Azwar Anas pun membuat pernyataan dalam siaran pers di Istana Negara usai sidang tersebut.