bdadinfo.com

Potensi Penyesuaian Harga Properti di Jakarta Menyusul Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN pada 2024 - News

Penyesuaian harga properti saat pemindahan Ibu Kota ke IKN (Pixabay/OleksandrPidvalnyi)

- Akan dibahas potensi penyesuaian harga properti di Jakarta menyusul rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN pada tahun 2024. 

Kabar ini disampaikan oleh Head of Advisory Colliers Indonesia, Monica Koesnovagril.

Dalam penjelasannya, Monica menyatakan bahwa harga properti di Jakarta tidak akan langsung terpengaruh oleh perpindahan ibu kota ke IKN. 

Baca Juga: Habiskan Rp270,5 Miliar, 3 Jembatan Pengganti Callender Hamilton Tangerang Akhirnya Diresmikan Presiden

Seperti dikutip dari YouTube Lensa Nusantara, faktor dominan dalam menentukan harga properti di Jakarta masih berkaitan dengan penawaran dan permintaan di pasar lokal. 

"Kalau bicaranya Jakarta, harga [properti] naik atau turun itu masih supply dan demand yang ada di Jakarta, jadi masih depend on market," kata Monica, dikutip hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024.

Sejalan dengan itu, Monica menyoroti bahwa pembangunan IKN saat ini lebih fokus pada fasilitas kebutuhan dasar daripada properti komersial. 

Baca Juga: Sepadan dengan Biaya Pembangunannya yang Fantastis, Tol Bayung Lencir – Tempino Bisa Hubungkan 3 Provinsi Besar di Sumatera 

Hal ini dikarenakan populasi di IKN masih dalam tahap pembentukan dan belum mencapai level penawaran dan permintaan yang signifikan.

Meskipun demikian, Monica memberikan pandangan untuk jangka waktu panjang. 

Dia menyampaikan bahwa meskipun saat ini pergerakan harga properti di Jakarta belum sepenuhnya tergantung pada IKN, tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh pada pasar properti Jakarta di masa yang akan datang. 

"Jadi pergerakan harga boleh dibilang tidak bergantung pada IKN sampai saat ini, paling tidak itu sampai jangka pendek," ujarnya.

Baca Juga: JK Bela Anies tentang Alutsista dan Lahan Milik Prabowo, Singgung Kerahasian Terkait Data Kemenhan

Poin pentingnya terletak pada sektor perkantoran, di mana terdapat potensi oversupply ruang kantor akibat gedung-gedung pemerintahan yang ditinggalkan.

Monica menekankan bahwa gedung-gedung kantor pemerintahan yang ditinggalkan akan diutamakan untuk kebutuhan pemerintahan di Jakarta atau perusahaan BUMN yang masih beroperasi di sana. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat