- Saat ini polemiknya semakin hangat soal wacana pemekaran atau pembentukan provinsi baru Sumatera Tengah yang kembali menjadi sorotan di Provinsi Sumatera Barat dan di publik.
Kabarnya, soal berdirinya provinsi baru Sumatera Tengah menjadi sorotan publik dikarena sekitar tujuh kabupaten yang akan keluar dari provinsi Sumatera Barat dan Jambi serta Riau.
Benarkah provinsi baru Sumatera Tengah ? Yuk simak tanggapan seorang Ahli Hukum Tata Negara apa sebenarnya terjadi terkait provinsi baru Sumatera Tengah sebagai berikut:
"Saya tidak mau terburu-buru juga terlalu dini kita bilang masyarakat setuju tolong karena wacana ini baru ngobrol-ngobrol tiba-tiba kita sudah mengklaim masyarakat setuju. Hal ini sangat sensitif kalau bicara aspek hukumnya satu," tegas salah seorang Ahli Hukum Tata Negara, Charles Simabura yang dilansir dari kanal youtube Padang TV baru-baru ini.
Dia menjelaskan sebelum Pak Jokowi berhenti Sumetera Tengah akan berdiri.
Hal ini akan jadi Kenapa? beliau orang pasti akan sekarang sibuk untuk mencalonkan diri nggak akan jadi konsentrasi kenapa jadi ada kondisi seperti itu.
Dia mengungkapkan jika kita bayangkan seperti Papua beda Papua itu pemerintah pusat yang mau menukarkan.
Kemudian, diubahlah undang-undang otonomi Papua itu yang pada mulanya pemekaran itu atas usul dari masyarakat itu kemudian ditambah ketentuannya boleh diusulkan oleh pemerintah pusat.
"Dan kita tahu itu prosesnya agak sedikit top down dan memaksakan diri oleh jadi kalau kita mau bawa pemekaran secara normal antara ekonomi," paparnya.
Kemudian juga aspirasi semua macam memasukkan pernah di DPRD pemekaran Dharmasraya pemekaran Solok Selatan itu politis semua hampir semua pemekaran itu.
"Kalau dihitung-hitung operasi tapi kenapa kok Gorontalo bisa jadi provinsi kita kenapa politis karena prosesnya juga politik jadi proses pertama itu ada proses persyaratan dasar," jelasnya.
Baca Juga: Profil Lee Kang Hee, Pemain yang Bikin Timnas Indonesia Menang Adu Penalti atas Korea Selatan
Ada persyaratan administrasi persyaratan administratif itu beliau-beliau ini tidak bisa langsung bersurat ke presiden silahkan aja bersurat ke Presiden.
"Tapi prosesnya nggak begitu seharusnya bagaimana dibahas oleh kepala daerah pertama kita harus mencari 5 Wilayah. 7 Oke terpenuhi tanya 7 itu mau nggak bergabung itu akan ada rapat DPRD dengan kepala daerah kita bikin provinsi gabung gabungnya gimana belum tentu juga mau setelah di level itu tadi misalnya Muara Bungo. DPRD-nya dia bawa ke DPRD provinsi Bungo apa Provinsi Jambi mau dia lepas untuk direlakan menjadi wilayah provinsi Sumatera Tengah berubah dimulai dari masyarakat Kalau saya jadi gubernur dan biasanya pemicu pemekaran terbesar itu sebagai politis itu," terangnya.