- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.
Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, target ini akan dicapai dengan usaha yang serius termasuk dengan memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi.
"Kita punya pekerjaan rumah untuk menurunkan stunting sebesar 14 persen sampai akhir 2024. Ini tentu saja bukan sebuah pekerjaan yang mudah, maka memang perlu dimitigasi faktor utama resikonya seperti apa," kata Teguh Santoso dalam diskusi bertajuk, "Langkah Penting Turunkan Stunting" di Jakarta, 26 Juni 2023.
Baca Juga: Kemenkes Anggarkan Pemberian Protein Hewani untuk Turunkan Stunting
Menurut Teguh Santoso, angka stunting mengalami penurunan signifikan justru di saat masa-masa covid. Ini karena adanya kerja yang intens antara BKKBN, lembaga-lembaga terkait, dan pemerintah daerah.
Di mana dalam kerangka kerja sama ini, penyuluhan terkait stunting selalu dikaitkan dengan penyuluhan Covid-19.
"Dalam kerangka kerja sama itu, penyuluhan tentang covid dikaitkan dengan stunting, penyuluhan KB juga dikaitkan dengan stunting, pembangunan keluarga dikaitkan dengan stunting bahkan berbicara tentung kependudukan ada hubungannya dengan stunting," pungkas Teguh Santoso dalam diskusi yang digelar sejalan dengan tema BKKBN “Menuju Keluarga Bebas Stunting, Indonesia Maju”.
"Jadi dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, seluruh komponen lapangan di jajaran BKKBN dan sebagainya secara tidak langsung pula melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi stunting itu sudah mulai ada sejak saat itu," sambungnya.
Namun meski begitu, Teguh Sontoso tidak menampik masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi untuk memutus mata rantai stunting, terutama juga untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.
Tantangan-tantangan tersebut datang dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan juga soal literasi pemahaman masyarakat tentang stunting yang masih minim.
Baca Juga: Pasca-Pelaporan Wali Kota ke Polisi, Masyarakat Adat Sambagi DPRD Bukittinggi
"Stunting ini memang sangat penting untuk segera diatasi sehingga perlu diambil kebijakan yang spesifik, salah satunya dengan memobilisasi anggaran daerah. Jadi kami, bersama pemerintah daerah diberi mandat khusus untuk mengkoordinasi kebijakan kebijakan itu," bebernya.
"Kemudian dari aspek masyarakat sebagai penerima layanan publik. Jadi literasi itu memang perlu digerakkan betul. Masyarakat kita secara umum belum paham stunting itu apa? Apakah yang tidak pendek itu termasuk stunting atau memang betul juga semua yang stunting itu pasti pendek? Jadi ini memang menjadi tantangan kita semua. Nah maka literasi terkait apa itu stunting kepada masyarakat dan keluarga menjadi sangat penting," imbuhnya.