HARIANHALUAN- Menurut Laporan Kekayaan Hasil Penyelenggara Negara (LKHPN), Bupati Solok, Epyardi Asda memiliki kekayaaan senilar Rp66,6 miliar.
Tentu hal ini banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana ia memiliki kekayaan dengan jumlah yang begitu besar.
Pada artikel ini akan dibahas mengenai perjalanan karir seorang Epyardi Asda selaku Bupati Solok dilansir dari Katasumbar.com.
Pengusaha sekaligus Politikus ini menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021-2024, sebagai informasi Epyardi Asda merupakan pemilik PT Kaluku Indah Permai yang melakukan reklamasi di Danau Singkarak.
Baca Juga: Sejarah Bus PO ANS Asli Sumbar, Kini Semua Armada Pakai Keamanan Super, Penumpang Dijamin Selamat
Perjalanan karirnya sebelum terpilih menjadi bupati bersama wakilnya, Jon Firman Pandu, pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI Fraksi PPP 3 periode yakni 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019.
Pria yang lahir di di Singkarak, Solok, 11 Maret 1962 tersebut juga pernah mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum PPP pada tahun 2014, tetapi kemudian mengundurkan diri lantaran kondisi internal partai.
Ternyata ia pernah memiliki karir di bidang kelautan, karena Epy pernah menempuh pendidikan kepelautan dari tahun 1982 hingga 2005 setelah tamat SMA.
Ia pun berhasil mendapatkan sertifikasi Ahli Nautika Tingkat (ANT) 1 dan 2. Bukan hanya itu Epy juga menyandang gelar Master Mariner setelah merampungkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta (2003-2004).
Dengan gelar dan sertifikasi yang ia dapatkan, Epy pun sempat bekerja sebagai kapten kapal di Singapore Shipping Company hingga tahun 1996.
Kemudian juga menjadi Komisaris Utama PT Kaluku Maritima Utama (1997-2004) yang juga bergerak di bidang kepelautan.
Baca Juga: Kasus Pengadaan Sapi, Kejati Sumbar Rampungkan Perhitungan Kerugian Negara
Lalu Ayah dari enam anak ini juga membangun usaha pelayaran, Tree Elang Maritim dan ia juga tercatat sebagai developer yang sukses.
Dengan keahliannya di bidang kelautan mengantarkan putra asal Singkarak itu jadi anggota DPR RI dari dapil I Sumbar mulai tahun 2004 dari PPP
Lalu pada periode kedua ia duduk di Komisi V yang mengurusi permasalahan Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal.