- Jalan Tol Padang-Sicincin yang merupakan ruas tol Padang Pekanbaru yang jadi perhatian.
Sebab pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin ini dilabeli sebagai jalan tol paling ribet lantaran pembebasan lahan yang susah rampungnya. Padahal proses pengadaan lahan ruas jalan tol ini sudah dilakukan bertahun-tahun lalu.
Jalan tol Padang-Sicincin yang total panjangnya 36,3 kilometer ini.
Baca Juga: Pantai Carocok, Surga Dunia di Kota Painan Sumbar yang Menawarkan Pemandangan Luar Biasa
Data dari Badan Pengelola Jalan Tol Kementerian PU per Juni 2023, perkembangan pengadaan lahan jalan tol Seksi Padang-Sicincin sudah mencapai 88,9 persen dengan konstruksi telah mengalami kemajuan hingga 28,8 persen. Ruas tol ini dikerjakan oleh Hutama Karya.
Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro dalam rilisnya pada Desember 2022 lalu mengatakan, pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin sempat tertunda karena pembebasan lahan untuk ruas tol.
Hutama Karya memastikan kelanjutan proyek Jalan Tol Padang-Sicincin dengan target operasi pertengahan tahun 2024.
Kehadiran Jalan Tol Padang-Sicincin nantinya memiliki 2 x 2 lajur dengan kecepatan rencana 80 km/jam, sehingga dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padang-Pekanbaru dari 9 jam melalui jalan arteri menjadi kurang lebih 3 jam.
Selain itu kehadiran jalan tol ini akan mempermudah konektivitas antar daerah serta mobilisasi pendistribusian logistik di area-area tersebut.
Nah Menteri Agraria Hadi Tjahjanto dalam kunjungan pengecekan ruas tol Padang-Sicincin pada Selasa 20 Juni 2023, mengatakan urusan lahan tinggal satu lagi.
Baca Juga: Tepati Janji, D.O. EXO Akhirnya Buka Akun Instagram Pribadi
"Saat ini saya on the spot Tol Padang-Sicincin yang sepanjang 36,6 Kilometer. Untuk urusan Penlok (penetapan lokasi) satu dan dua sudah selesai, tidak ada masalah. Tinggal satu lagi untuk exit di daerah Lubuk Alung," kata Hadi Tjahjanto dalam rilisnya dikutip dari Kementerian ATR BPN.
Untuk tahapan selanjutnya, Hadi Tjahjanto menerangkan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menunggu penetapan lokasi dari pemerintah daerah. Apabila Penlok sudah ditetapkan, barulah Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.(*)