- Bupati Kabupaten Meranti, Muhammad Adil marah atas ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Kabuoaten Meranti, di Provinsi Riau.
Kemarahannya ini diutarakan olehnya saat rapat dengan Kementerian Keuangan hingga Bupati Meranti itu harus walk out dari rapat. Alhasil, sikap tegas Muhammad Adil ini diapresiasi Politisi Partai Demokrat, Ricky Kurniawan.
"Bupati Meranti walk out Keberaniannya menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan rakyat di Kabupaten Meranti patut diapresiasi. Semoga perubahan dan perbaikan untuk daerah yang dipimpinnya segera terwujud dan mendapat perhatian pemerintah pusat," ucap Ricky Kurniawan di Twitter pribadinya @RicKy_KCh, sebagaimana dikutip pada Minggu, 11 Desember 2022.
Baca Juga: Rocky Gerung Bela Bupati Meranti: Masuk Akal Kecewa! Kekayaan ke Jakarta dan Mereka Hanya Menonton
Didalam potongan video yang berdurasi satu menit dan 55 detik yang diposting di Twitter Ricky Kurniawan ini memperlihatkan Bupati Meranti saat memberikan alasan ketidakadilan di wilayahnya.
Ia meminta pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan untuk tidak lagi memanfaatkan minyak bumi hasil dari Kabupaten Meranti.
"Karena kami daerah miskin, kalau kami kaya ya kami biarkan saja, mau diambil 10 Triliun pun ga apa-apa," ucap Muhammad Adil.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak adil ini yang menjadi masalah sementara eksploitasi minyak bumi di Meranti terus dilakukan.
"Kami ini daerah ekstrim, kadi di daerah miskin ada minyak, uangnya Bapak Ibu ambil, uangnya dibawa entah kemana. Pemerataan-pemerataan gimana? Seharusnya kami yang menjadi prioritas," tegasnya.
Muhammmad Adil mmpertanyakan bagaimana mau membangun rumah dengan dp nol persen sementara, kehidupan petani, buruh, dan nelayan di Meranti sangat menderita karena kemiskinan, sementara minyak bumi di tanahnya terus diambil.
Sementara itu juga banyak warga di Kabupaten Meranti yang hendak ke Malaysia untuk bekerja tidak bisa karena kemiskinan. Ditambah akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19.
"Bapak mau tahu akibat pandemi Covid-19, warga Meranti ga bisa ke Malaysia, 41 ribu penganggurannya, kalau Bapak tidak mau mengurus kami ini, kalau pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," lanjutnya.
Hal ini karena keputusasaan Kabupaten Meranti yang menderita dengan kemiskinannya sementara DBH tidak berdampak baik pada Meranti
"Atau gini pak, kita ketemu di Mahkamah sajalah, kita tunggulah ada kedatangan saya nanti ke Mahkamah. Saya enek pandang Bapak di sini, aku tinggalin lah ni ruangan," ucapnya.