- Pemilu 2024 memang masih dua tahun lagi. Namun beberapa pihak terkait khawatir akan sejumlah pelanggaran yang merugikan pesta demokrasi rakyat 5 tahunan itu.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja yang menjelasan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta Pusat, 16 Desember 2022.
Dalam hal ini Bawaslu yang ditugaskan sebagai pengawal pemilu mengumpulkan data untuk IKP melalui stakholder terkait mulai dari tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.
"Kemudian digali data dari unsur unsur, pertama pemberitaan di media, dari aparat kemananan, KPU, Forkompinda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jadi datanya diambil dari situ," ujarnya dikutip dari iNews.com pada Jumat, 16 Desember 2022.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata Rekomendasi di Depok yang Wajib Didatangi, dari Gratis Sampai yang Berbayar
Hasil riset IKP yang dirilis Bawaslu menyebutkan bahwa sejumlah daerah masih memiliki potensi pelanggaran pemilu yang cukup tinggi.
Sementara itu, yang menyebabkan pelanggaran pemilu masih cukup tinggi dibeberapa daerah bisa disebabkan berbagai faktor.
"Apa saja ? Banyak, konteks sosial politik misalnya pertarungan antara elite kemudian juga kerusuhann yang terjadi. Kemudian partisipasi kendala geografis apa yang kemudian jadi hambatan bagi teman-teman pemilih untuk ke TPS," ucapnya.
Maka dari itu Bawaslu juga menekankan hasil riset tersebut merupakan alarm atau sistem peringatan dini untuk Pemilu 2024 mendatang supaya bersih tanpa ada pelanggaran.
Baca Juga: Punya Banyak Rantis Cangih, Kenapa TNI Pilih Truk Pasir Untuk Hadapi KKB di Papua?
Dalam hasil riset IKP Bawaslu tercata 10 daerah dengan potensi pelanggaran pemilu tertinggi. Adapun dua teratas merupakan daerah di Papua dan nomor tiga ada daerah di Jawa Barat yakni Kabupaten Bandung.
Nah, berikut urutan sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilu 2024 dalam riset IKP Bawaslu seperti dilansir dari iNews.com:
1. Kabupaten Intan Jaya skornya 100
2. Kabupaten Jaya Wijaya skornya 100