– Silang pendapat terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaku korupsi ikut menyeret nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut OTT yang dilakukan KPK tak baik untuk citra negara, terlebih jika yang ditangkap adalah penjabat.
Menurut luhut, digitalisasi menjadi solusi terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, dia menyarankan agar KPK tak terlalu seiring melakukan OTT terhadap pelaku korupsi.
Menanggapi penryataan Luhut tersebut, Mahfud MD bereaksi dengan mengatakan dirinya sejak dahulu mendukung OTT. Mahfud juga menyatakan dukungannya terhadap digitalisasi untuk menutup celah korupsi.
Baca Juga: Kontroversi Luhut Larang OTT Masih Bergulir, Berikut Analisis Rocky Gerung
Baca Juga: Ramai Soal OTT KPK Bikin Negeri ini Jelek, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan Jawab Begini
Baca Juga: Tanggapi Luhut Soal OTT KPK, Novel Baswedan: Berantas Korupsi Tidak Penting?
“Saya sejak dulu mendukung OTT oleh KPK, sampai saat ini, tapi juga mendukung upaya minimalisasi OTT dengan menutup celah korupsi melalui digitalisasi. Itu, kan baik,” ucap Mahfud sebagaimana dikutip dalam postingan yang diunggah akun Instagram @ mohmahfudmd pada Kamis, 22 Desember 2022.
Mahfud melanjutkan, tak ada yang melarang OTT. Dirinyalah orang pertama yang mengatakan bahwa prestasi KPK saat ini tak kalah bagus daripada sebelumnya. Sebab, KPK saat ini lebih berani dan produktif dalam melakukan OTT.
“Ketika orang mencemooh KPK yg sekarang karena katanya lemah, saya yg pertama bilang di akhir 2020 bahwa scr kuantitatif KPK di bawah pak Firli lbh produktif dari KPK sebelumnya, karena belum setahun sdh meng-OTT dua menteri dan beberapa orang kepala daerah serta DPR/DPRD,” tegasnya.
Menurutnya, upaya mengurangi OTT juga bagus dilakukan dengan cara menutup celah bagi korupsi melalui digitalisasi.
“Tapi dengan tanpa melarang dan tetap mendukung OTT, tentu upaya memininalisir OTT juga sangat bagus, yakni menutup celah bagi korupsi melalui digitalisasi aplikasi dalam penentuan proyek2 APBN/APBD spt yang dikatakan oleh pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan),” urainya.
Baca Juga: Volume Kendaraan H-2 Natal 2022 Baru Naik 20 Persen, Kondisi Lalin Tol Cipali Masih Lancar
Baca Juga: Update Prakiraan Cuaca Sumbar, Jakarta dan Jabar Hari Ini, Sabtu 24 Desember 2022