JAKARTA, - Pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan pemerintah memperketat kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia, termasuk dari Arab Saudi, mendapat perhatian serius dari Kedutaan Besar Arab Saudi.
Saya mendengar dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Ini juga bagian dari yang dinilai oleh pihak Saudi Arabia. Mereka mengatakan, kami tidak ingin menambah beban masalah di Indonesia," ungkap Wakil Ketua MPR/anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi bertema "Arab Saudi Sudah Izinkan Umrah, Kenapa Indonesia Belum?", di Media Center DPR RI, Kamis (30/9/2021).
Masih mengutip informasi dari Kedutaan Arab Saudi, Hidayat menyebutkan, yang datang dari saudi Arabia bukan hanya warga negara Arab Saudi, tapi jamaah umrah yang pulang Indonesia.
Baca Juga: PUPR Kota Pariaman Segera Benahi Jalan Rusak
"Mereka tidak ingin menambah masalah, menambah beban bagi Indonesia kalau kedatangan dari Arab Saudi dianggap sebagai bagian dari yang dikhawatirkan menyebarkan varian-varian yang kita semua tentu sangat harus mewaspadai itu," kata Hidayat.
Hidayat menyadari, varian baru itu datang dari luar. Jadi ada kewajaran bagi Indonesia sangat hati-hati dan menutup atau sangat selektif menerima kedatangan orang dari luar Indonesia.
"Saya rasa ini bagian dari yang perlu di komunikasikan dan bisa didialogkan. Dialognya memang perlu secara langsung melalui diplomasi kelas atas, sehingga bisa dikomunikasikan bagaimana menyelesaikan masalah ini," kata Hidayat yang dalam diskusi itu secara virtual.
Berangkat dari pengalaman ketika Arab Saudi membuka umrah dan kemudian ditutup lagi. Sala satu penyebabnya karena sebagian jamaah setelah sampai di Arab Saudi dites ulang ternyata positif.
"Inilah yang saya dengar mengakibatkan salah satu sebab pintu umrah untuk Indonesia di tutup lagi. Ke depan kita supaya betul-betul serius di dalam memenuhi persyaratan. Jangan sampai di sini sudah negatif sampai di sana positif. Mungkin di sini tesnya abal-aba sehingga begitu sampai di Saudi Arabia dites ulang ternyata posistif," kata Hidayat.
Indonesia kata Hidayat, perlu disepakati yang diperbolehkan itu memenuhi kriteria yang disyaratkan Arab Saudi. Misalnya penggunaan vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson and Johnson. Bagi penerima Sinopharm dan Sinovac perlu ada booster. Selain itu, juga tidak harus lagi dikarantina, bisa langsung.
"Jadi Arab Saudi sudah membuka diri. Beragam kemudahan sudah dibuka. Menurut saya layak dikomunikasikan secara langsung. Diplomasi tingkat tinggi inilah yang akan menyelesaikan masalah," kata Hidayat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo juga pemerintah, terutama di level menteri untuk melakukan lobi kepada Pemerintahan Arab Saudi.
Soal syarat vaksin yang diwajibkan Arab Saudi, menurut Rahmad, ini harus dipikirkan. Karena aturan dari pemerintah booster atau dosis ketiga untuk saat ini diperuntukan bagi tenaga kesehatan (nakes). Sementara dari calon jamaah umrah menggunakan vaksin Sinovac. (*)