- Fadli Zon merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal kebenaran sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.
"Hilangnya nama Soeharto dan PDRI dalam Kepres No.2/2022. Jangan Belokkan Sejarah!!" tulis Fadli Zon dalam unggahan Instagram pribadinya yang dikutip , Sabtu (5/3/2022).
Fadli Zon mengatakan dalam Keppres No 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah banyak yang salah.
Baca Juga: Akibat Invasi Rusia! Hidup Wanita Ini Seakan Hancur dalam Semalam
Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sebagai Komandan lapangan juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hilangnya nama Soeharto dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949, adalah sebuah kekeliruan.
"Seharusnya dalam Kepres yang diteken oleh Presiden Joko Widodo tetap mencantumkan nama Soeharto dan perannya dalam serangan umum 1 Maret 1949. Jangan belokkan sejarah!," tambahnya.
Dia membeberkan peran Soeharto dalam apa yang disebut rekonsiliasi nasioonal pada Juli 1949.
Seperti diberitakan, Fadli meminta agar Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara direvisi karena salah fatal.
Keppres itu dinilai Fadli berusaha membelokkan sejarah karena tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu aktor penting Serangan Umum 1 Maret 1949. Selain itu, keppres juga tidak mempertimbangkan peran penting Pemerintahan Darurat Republik PDRI di Bukittinggi.
Namun Mahfud merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa Fadli penentu benar tidaknya sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).
Baca Juga: Ketua GP Ansor Sumbar: GP Ansor Punya Andil dalam Kemerdekaan dan Mendirikan Indonesia
Lagipula, meski nama Soeharto tak ada dalam Keppres, tapi Soeharto tetap disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademiknya. Hal itu pun juga dibenarkan oleh sejarawan dari UGM.
"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya.