News - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus angkat bicara tentang ihwal pernyataan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim yang mengaku memiliki 400 anggota bayangan yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian yang dipimpinnya.
Guspardi mengaku terkejut mendengar pernyataan tersebut karena menurutnya jumlah anggota tim bayangan tersebut tidaklah sedikit.
"Berapa jumlah gaji yang diberikan kepada 400 anggota bayangan yang terdiri dari product manager, software engineer dan data scientiest. Bahkan setiap product manager dan ketua tim bayangan posisinya hampir setara dengan Dirjen atau eselon satu," tutur Guspardi dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).
Baca Juga: Prabowo Tanggapi Santai Isu Kemungkinan Jokowi Jadi Cawapresnya
Menurutnya, keberadaan tim bayangan itu akan membebani keuangan negara bila gajinya bersumber dari APBN.
Apalagi, katanya, 400 anggota tim itu merupakan tenaga profesional di luar Kemendikbudristek.
"Bisa jadi anggarannya sama atau lebih besar dari anggaran birokrasi karena dianggap sebagai “kelompok profesional", ujar Guspardi Sabtu (23/9/2022).
Guspardi menyarankan agar Nadiem dapat lebih memberdayakan ASN daripada tim bayangan tersebut. Apalagi, ASN yelah dibiayai oleh negara dan dimaksimalkan untuk melayani masyarakat.
"Apakah ini pertanda Mas Nadiem tidak percaya kepada ASN yang ada di dalam kementrian yang dipimpinnya? Sehingga perlu tambahan amunisi 400 orang anggota bayangan," tuturnya.
Guspardi mengingatkan agar Nadiem dapat mempercepat dan mengaksekerasi terjadinya reformasi birokrasi di kementeriannya.
Salah satu tujuan reformasi birokrasi itu, sambungnya, agar membentuk birokrasi efektif dan efisien dengan memberdayakan ASN.
Ia pun berharap agar Nadiem dapat menerapkan asas proporsionalitas dalam menempatkan tim bayangan tersebut. Penggunaan tim, kata Guspardi, juga harus tepat guna, tepat sasaran dan jelas kewenangan serta bidang tugasnya.
"Jangan sampai mereduksi kinerja ASN yang sudah ada di Kemendikbudristek. Keberadaannya pun harus diawasi dan dievaluasi, biasanya oleh inspektur jendral," terang Guspardi.
"Oleh karena itu, Mas Mentri harus menyampaikan secara terbuka ke publik nama-nama 400 orang Shadow Team ini. Perlu juga dijelaskan substansi pembentukan tim dan konstribusinya terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek," imbuhnya.