bdadinfo.com

Sebulan Sebelum Bentrokan Pecah, Ternyata Gubernur Ansar Sempat Rakor di Jakarta Bahas Proyek Pulau Rempang - News

Gubernur Kepualauan Riau Ansar Ahmad hadiri rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam di Jakarta bahas Pulau Rempang. (Dok Pemprov Kepulauan Riau)

- Bentrokan pecah antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada pekan lalu, tepatnya Kamis 7 September 2023.

Bentrokan itu bisa terjadi lantaran warga Pulau Rempang menolak pembangunan proyek kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Sejak hari itu, sejumlah kericuhan tak bisa dihindari. Warga Pulau Rempang dan pemerintah, baik pusat maupun daerah belum menemui solusi konkret dari polemik ini. 

Baca Juga: Warga Pasar Payakumbuh Geger, Ditemukan Mayat Membusuk di Bekas Bioskop

Warga Pulau Rempang juga tidak ingin meninggalkan tanah kelahirannya dan direlokasi ke Pulau Galang atas nama pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Nah, tapi tahukah kalian bahwa kurang lebih satu bulan sebelum bentrok antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan pecah, pihak Pemprov Kepulauan Riau sudah terbang ke Jakarta. 

Gubernur Kepualauan Riau Ansar Ahmad pada 14 Agustus 2023 sempat menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso. 

Baca Juga: Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Hadiri Rapat Komisi VI DPR RI Terkait Proyek Rempang Eco City

Gubernur Kepri dalam paparannya menyampaikan progres pembangunan pengelolaan kawasan Pulau Rempang. Dia mengklaim seluruh upaya yang dilakukan sudah maksimal oleh berbagai stekholder. 

Upaya itu disebut Ansar tetap dengan mengedepankan pedekatan humanis kepada masyarakat. 

Pendekatan humanis, imbuh Ansar, dilakukan agar sosialisasi dapat dimengerti dan diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. 

Warga Pulau Rempang.
Warga Pulau Rempang. (Dok @walhiriau)

Baca Juga: Mencekam! Kantor Kecamatan Jadi Markas Brimob, Masyarakat Rempang Mengaku Tertekan

"Kita tahu bahwa ada beberapa kelompok masyarakat dan LSM yang kemudian masih belum sejalan. Namun berbagai sosialisasi harus kita lakukan. Kendati demikian upaya relokasi dapat dipercepat," tutur Gubernur Kepri, dikutip lagi Sabtu 16 September 2023.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat