- Jembatan Selat Sunda telah direncanakan sejak jaman Soekarno, dan terus digaungkan di era presiden-presiden selanjutnya. Namun di era Jokowi, rencana mega proyek ini ditolak oleh Jokowi. Apa alasannya?
Jembatan Selat Sunda JSS adalah salah satu rencana besar proyek pembangunan jembatan yang pernah digulirkan diatas Selat Sunda sebagai penghubung antara pulau Jawa.
Dan pulau Sumatera jembatan ini direncanakan sepanjang 27-30 KM melintasi palung laut selat Sunda terhubung dengan tipe jembatan layang jembatan suspensi dan Jalan darah di atas pulau ular pulau Sangiang dan pulau panjurit.
Jembatan ini dirancang dapat menahan gempa sampai 9 skala Richter ide jembatan ini berawal dari gagasan Prof. Sedyatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1960 disebut dengan nama Tri Nusa Bimasakti yang berarti penghubung antara tiga pulau; yaitu Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
Pada tahun 1965 Soekarno sebagai presiden RI memerintahkan kepada ITB agar melakukan ujicoba design penghubung dimana hasil dari percobaan tersebut berupa sebuah terowongan tanel yang pada awal Juni 1989 terselesaikan dan diserahkan kepada Soeharto selaku Presiden RI.
Pada saat itu pada tahun 1997 Soeharto memerintahkan kepada BJ Habibie selaku Menristek agar mengerjakan proyek yang diberi nama trinusa Bimasakti Habibie memerintahkan guru besar dari ITB Wiratman Wangsadinata.
Agar melakukan riset teknologi jembatan ke Eropa berdasarkan kajian dibutuhkan antara lain 17000 ton baja serta 50.000 tenaga kerja pengelas dengan biaya Rp100 Triliun.
Profesor Wiratman Wangsadinata melakukan pengkajian ujicoba design kembali terhadap perencanaan penghubungan antara pulau Jawa dan pulau Sumatera.
Pada hasil pengkajian menyatakan bahwa penghubung dengan melalui sebuah jembatan ternyata lebih layak bila dibandingkan dengan penghubung dengan melalui sebuah terowongan di bawah dasar laut.
Presiden Soeharto memilih jembatan karena lebih monumental Sedangkan untuk jembatan Selat Bali yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali.
Baca Juga: Lewat Semua! Mega Proyek Jembatan Bulan di Kaltara Ini Bakal Jadi yang Terpanjang di Indoensia
Selain itu, belum terlaksana karena pemerintahan daerah provinsi Bali belum bersedia namun rencana besar ini harus mendekatnya krisis ekonomi pada tahun 1998 lalu pada masa pemerintahan Presiden SBY dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005.