- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membahas langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah terkait rencana pembangunan transportasi massal berbasis LRT di Bali.
Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa dukungan untuk transportasi massal diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap masalah kemacetan yang semakin memprihatinkan di Pulau Dewata Bali.
"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi saat berada di Central Park, Kuta 17 Desember 2023.
Baca Juga: Wow! Stadion Utama Sumatera Utara Siap Digunakan Tahun Ini, Biayanya Capai Rp587 Miliar
Saat itu, Budi Karya Sumadi turut hadir bersama Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra dan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.
Menteri Perhubungan menjelaskan mengenai tanggung jawab proyek, di mana pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan 51 persen, sementara pemerintah pusat memiliki saham minoritas sebanyak 49 persen.
"Baik itu capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi menambahkan.
Skema pendanaan proyek LRT Bali dapat dilakukan melalui berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sebelumnya, Korea Selatan juga telah menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam proyek Light Rail Transit (LRT) di Bali.
Menteri Perhubungan berharap bahwa setelah adanya koordinasi intensif dengan semua pihak terkait, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali dapat segera dimulai.
Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra menegaskan bahwa Bali sangat membutuhkan transportasi massal modern mengingat terjadinya kemacetan pada jam-jam tertentu, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu.
Pemerintah Provinsi Bali saat ini memprioritaskan pembangunan LRT tahap pertama, yakni rute dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park.