- Semangat boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel semakin kuat di Indonesia. Aksi boikot sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina ini dinilai sejalan dengan amanat konsitusi.
Tak heran, tiga pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dipastikan berkomitmen mendorong boikot.
Terkait dukungan kepada perjuangan Palestina ini, Ketua Dewan Penasehat DPP Jaringan Santri Indonesia (JSI), Marzuki Alie menegaskan semua pasangan calon pasti berkomitmen menegakkan konstitusi.
“Konstitusi kita jelas, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Komitmen itu harus ditaati oleh seluruh pemimpin Indonesia. Semua presiden Indonesia taat konstitusi dan perjuangan Palestina selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah RI,” kata Marzuki Alie, saat tampil dalam acara dialog tim pendukung atau relawan Capres-Cawapres di Kafe Tendean, Jakarta, Jumat lalu, 2 Februari 2024.
Baca Juga: Capres Diminta Sikapi Manuver Asing Jegal Gerakan Boikot Produk Pro Israel
Acara dialog bertema "Komitmen Capres-Cawapres Terhadap Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel" ini merupakan kolaborasi Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) dan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).
“Apabila pemerintah tidak melaksanakan itu, artinya pemerintah melanggar konstitusi. Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden jelas dukungannya pada Palestina dan jelas menyatakan sikap melarang shipping line Israel berlabuh di pelabuhan Indonesia,” katanya.
Tapi, menurut Marzuki, yang namanya pengusaha, mereka bisa akal-akalan menggunakan kapal dengan bendera lain, dan kontainernya tetap bisa masuk ke Indonesia. Contoh yang diberikan Marzuki ini secara tepat menggambarkan upaya sebagian bisnis produk terafiliasi Israel yang sibuk membantah kalau mereka terkait Israel, berganti nama, hingga rajin mengirimkan donasi ke Palestina melalui organisasi dan lembaga Islam di Jakarta.
Marzuki mengatakan, sejauh ini apa yang sudah dilakukan terkait boikot produk terafiliasi Israel sudah bagus, tapi harus dilakukan secar lebih masif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang imbauan umat islam untuk menghindari penggunaan produk terafiliasi Israel dan merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, perlu lebih disebarluaskan.
“MUI harus diajak mensosialisasikan fatwa itu dalam bentuk yang sederhana melalui media sosial. Luar biasa, banyak yang bisa disebarluaskan,” kata Marzuki.
Dikatakannya, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sebenarnya mudah diajak ikut berjuang dengan alasan jihad dan alasan emosional lainnya, apalagi diperkuat fatwa.
“Yang terpenting sekarang bagaimana terus mensosialisasikan Fatwa MUI, sehingga masyarakat mudah mendengar dan memahami. Dengan demikian, gerakan boikot yang sedang digalang bisa mendorong momentum kecintaan terhadap produk-produk Indonesia,” katanya.