- Kalimantan Utara, tanah Borneo yang kaya akan keberagaman alam dan budaya, kembali membuat sejarah dengan terbentuknya kabupaten baru, Nunukan.
Pemekaran wilayah ini menjadi bukti nyata komitmen untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pembangunan, dan meratakan kesejahteraan.
Keputusan monumental ini berasal dari inisiatif Bupati Kolonel R.A. Besing, yang merasa perlunya pemekaran wilayah demi meningkatkan efisiensi pemerintahan, memberikan layanan publik yang lebih baik, dan menyeimbangkan distribusi pembangunan di daerah induknya.
Hal ini mencerminkan perhatian serius terhadap perkembangan masyarakat setempat.
Dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie pada 4 Oktober 1999, Kabupaten Nunukan resmi bergabung sebagai bagian integral dari Kalimantan Utara.
Langkah ini menjadi tonggak bersejarah dalam pembentukan administratif daerah di Indonesia.
Pemekaran ini tidak terlepas dari perjalanan Kabupaten Bulungan, yang awalnya masuk dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kalimantan Utara.
Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, membuktikan bahwa perubahan geografis dan administratif merupakan refleksi dinamika perkembangan sebuah daerah.
Baca Juga: Rapat Pimpinan, Menteri ATR/Kepala BPN Tekankan Sinkronisasi Antar Jajaran
Dengan luas wilayah mencapai 14.263 km², Kabupaten Nunukan memiliki potensi luar biasa untuk pengembangan ekonomi, kebudayaan, dan pariwisata.
Terletak di ujung paling utara Pulau Kalimantan, Nunukan menjadi pintu gerbang yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, khususnya Sabah dan Serawak.
Pembentukan Nunukan tidak hanya mencakup aspek administratif semata, tetapi juga mengandung makna kultural yang mendalam.