- Dalam lautan perubahan yang memayungi Pulau Sumatera, Kota Tanjung Balai tengah menandai babak baru dalam sejarahnya sebagai calon ibukota Provinsi Sumatera Timur yang akan menjalani proses pemekaran.
Proyek ambisius ini membawa harapan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong perkembangan wilayah, dan menghidupkan kembali semangat kejayaan masa lalu.
Rencana pemekaran Provinsi Sumatera Utara menjadi tujuh provinsi, termasuk Sumatera Timur, bukan semata sebagai langkah administratif, tetapi juga merangkul aspek sejarah dan keinginan masyarakat.
Melalui lensa ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Sumatera Timur berusaha mengembalikan kejayaan masa lalu, yang terpahat dalam sejarah Negara Sumatera Timur pada periode 1947-1950 sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Dalam perencanaan pemekaran ini, Kota Tanjung Balai tampil sebagai bintang utama.
Selain diusulkan sebagai calon ibukota yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan, kota ini juga menyimpan sejarah yang kaya.
Sebagai pengganti jembatan lama yang berdiri sejak 1993, jembatan Andalan Pacongkang, Kota Tanjung Balai menjadi saksi perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Menyusuri hasil sensus BPS tahun 2020, kita menemukan gambaran mengenai potret penduduk dan wilayah yang akan membentuk Provinsi Sumatera Timur yang baru.
Baca Juga: Bendungan Way Apu, Bendungan dengan Nilai Kontrak Rp2,08 Triliun Ini Bisa Apa Saja?
Keenam kecamatan yang direncanakan membawa tantangan dan peluang unik, dari kepadatan penduduk hingga potensi pembangunan.
Tanjung Balai Utara, sebagai salah satu kecamatan, mungkin memiliki penduduk yang lebih sedikit, tetapi kontribusinya terhadap pengembangan wilayah tidak bisa diabaikan.
Membahas lebih lanjut mengenai wacana pemekaran, aspirasi masyarakat, dan dukungan dari Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Timur (KPPST), kita dapat melihat bahwa upaya ini bukanlah ide baru.