- Anggota DPRD Sumatera Barat M Nurnas mendesak pemerintah provinsi (pemprov) untuk menyelesaikan perbaikan jalan alternatif yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman karena anggarannya telah disediakan di APBD 2018.
Dalam perencanaannya,lanjutnya pengaspalan jalan akan dibuat dengan lebar tujuh meter dan panjangnya 600 meter serta perbaikan jembatan.
Dirinya mengaku tidak mengetahui apa penyebab proyek ini belum dikerjakan hingga saat ini. Seharusnya ketika APBD 2018 sudah disahkan, dinas terkait segera melakukan proses pelelangan.
"Jalur itu perannya cukup vital karena menjadi alternatif masyarakat dari Kota Padang menuju Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Pasaman Barat,” ujar dia.
Saat ini jembatan darurat di belakang Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Pariaman itu hanya dapat dilewati oleh satu mobil sehingga harus bergantian ketika melewatinya.
“Namun karena ada pembangunan itu jalur dialihkan. Kami masih belum memonitor apakah pembebasan lahan sudah selesai atau belum, namun jalan yang ada saat ini tentunya sudah bebas,” katanya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan apabila pembangunan jalur ini selesai dan dapat difungsikan secara optimal dapat mengurai kemacetan di kawasan Lubuk Alung.
Masyarakat yang akan menuju Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Pasaman dapat melalui jalur ini.
"Terutama untuk mengangkut hasil perkebunan dari kabupaten Pasaman Barat menuju Kota Padang," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi mempertimbangkan pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padangpariaman dengan Kota Padangpanjang.
Jalan alternatif ini diharapkan menjadi penyangga jalur Lembah Anai yang rawan bencana longsor.
Mahyeldi menilai usulan masyarakat ini memiliki potensi besar untuk direalisasikan karena saat ini belum ada jalan alternatif lain, selain jalan nasional via Lembah Anai yang sering dilanda longsor.
"Usulan ini patut kita pertimbangkan, untuk antisipasi jika sewaktu-waktu jalan Lembah Anai tidak bisa dilalui," ungkap Mahyeldi usai menerima audiensi dari KAN Nagari Gunuang Kota Padangpanjang, KAN Nagari Guguak Kecamatan 2X11 Kayu Tanam dan KAN Nagari Anduriang Padangpariaman di Ruang Rapat Kantor Gubernur).
Baca Juga: Pemko Bukittinggi Gelar Sosialisasi ASUH untuk Optimalisasi Pemotongan Hewan Kurban
Mengingat wilayah tersebut kawasan hutan lindung dan hutan margasatwa, Mahyeldi meminta Pemko Padangpanjang segera menentukan titik koordinat jalan yang direncanakan. Ini bertujuan mempermudah proses perizinan ke kementerian terkait.
"Termasuk pembiayaannya. Jika kita belum mampu, itu akan kita usulkan ke pemerintah pusat," terang Mahyeldi.
Sementara itu, salah seorang Pengurus KAN Nagari Gunung Kota Padangpanjang, Nurmai Nazar Dt Tan Rajo Lelo, menjelaskan bahwa usulan ini telah dimusyawarahkan di masing-masing nagari terkait dan semua pihak telah sepakat.