- Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pemotongan hewan kurban, Pemerintah Kota Bukittinggi mengadakan sosialisasi Penatalaksanaan Pemotongan Hewan Kurban yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pemotongan hewan kurban di wilayah tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
"Hari Raya Idul Adha Tahun 2024 semakin dekat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Tata pelaksanaan hewan kurban perlu disosialisasikan kepada seluruh masjid dan musala yang ada," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Bukittinggi, Hendry, Sabtu 1 Juni 2024.
Baca Juga: Bukittinggi Rayakan Hari Lahir Pancasila: Momentum Penting Menuju Indonesia Emas 2045
DPP Bukittinggi bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program ini.
Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman petugas dan masyarakat mengenai prosedur pemotongan hewan kurban yang sesuai dengan prinsip ASUH.
"Program ini diikuti oleh perwakilan panitia kurban dari 40 masjid di Kota Bukittinggi, perwakilan RPH-R, dan perwakilan Puskeswan Bukittinggi," jelas Hendry.
Ia menambahkan bahwa lebih dari 1.000 ekor hewan kurban akan dipotong di masjid dan musala di Kota Bukittinggi.
Baca Juga: Panggil Mendadak OPD Terkait, Pj Wako Padang Tegaskan Target Kerja 100 Hari
Semua hewan tersebut akan diperiksa secara antemortem dan postmortem oleh Tim Dinas Pertanian dan Pangan, yang kemudian akan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai bukti kelayakan hewan untuk dikurbankan. Selain itu, DPP juga menyiapkan tim penanggulangan masalah pelaksanaan kurban.
Dalam sosialisasi tersebut, Ketua MUI Bukittinggi, Aidil Alfin, yang bertindak sebagai narasumber, memberikan penjelasan mengenai penyembelihan hewan kurban menurut syariah, berdasarkan Al Quran dan Hadist.
Aidil menekankan pentingnya transparansi antara panitia kurban sebagai sohibul qurban atau wali dengan peserta kurban.
"Keterbukaan panitia kurban sebagai sohibul qurban atau wali dengan peserta kurban wajib diperhatikan," kata Aidil.
Ia juga mengingatkan bahwa kelebihan uang dari pembelian hewan kurban harus disampaikan kepada peserta dan harus disepakati penggunaan uang tersebut.