- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaranya terkhusus Polri untuk mengecek dan menindaklanjuti maraknya produk impor yang di-repacking dengan bungkus produk lokal sehingga diklaim sebagai produk dalam negeri.
Presiden Jokowi menegaskan, jika dirinya paham betul mengenai banyaknya produk impor yang dikemas ulang dan dilabeli sebagai produk dalam negeri.
“Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri, untuk dicek betul,” tegas Presiden Jokowi, keterangan tertulis dikutip , Kamis, 16 Maret 2023.
Baca Juga: Menengang Kepergian Aktris Senior Nani Wijaya, Berikut Deretan Prestasi dan Karyanya
Jokowi mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Jokowi meminta jajarannya untuk mengkaji penerapan pemberian insentif maupun sanksi (reward and punishment) bagi instansi atau lembaga terkait belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya.
“Sudah, pokoknya kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan, Pak Menko (Kemaritiman dan Investasi),” imbuhnya.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia, Ada Binus hingga Trisakti
Jokowi juga memberikan instruksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas untuk mengaitkan tunjangan kinerja (tukin) dengan tingkat pembelian produk dalam negeri.
“Itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke Menpan RB untuk yang namanya tukin –ini kalau sudah masuk ke tukin pasti semuanya akan semangat– akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi,” sebutnya.
Mantan Wali Kota Solo tersebut berharap dengan adanya reward and punishment yang diberlakukan, penggunaan produk dalam negeri di instansi pemerintah dan badan usaha milik negara/daerah terus meningkat.
“Biar semuanya, kita bekerja dengan sebuah reward and punishment,” ucapnya.
***