- Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyayangkan agar aturan tanah ulayat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal.
Saran itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Kuliah Umum Menteri ATT/BPN di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa, 20 Juni 2023.
Mahyeldi jug menyarankan solusi percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sumbar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurut Mahyeldi, perlu ada aturan khusus pengadministrasian tanah ulayat di Sumbar yang sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.
"Kami menyarankan, ada aturan mengenai tanah ulayat di Sumbar yang sesuai dengan kearifan lokal," katanya.
Karena menurut Mahyeldi, bagi masyarakat Minangkabau status kepemilikan tanah sebagian tidak bersifat pribadi tapi milik bersama atau tanah ulayat.
Baca Juga: Cegah Konflik Tanah Ulayat, Sumbar Pasang 200 Patok Tanah di Batu Gadang
"Tanah ini diterima secara turun temurun dan tidak untuk diperjualbelikan sebelum memenuhi syarat dan ketentuan khusus yang ditetapkan dalam hukum adat," katanya.
Mahyeldi menambahkan, bagi mereka arti kepemilikan tanah bukan hanya tentang hak tapi juga merupakan identitasnya. Karena mereka biasa mengidentifikasi asal usul sebuah kaum dalam tatanan adat.
Oleh sebab itu, Mahyeldi berharap, ada aturan khusus yang tidak merubah status kepemilikan, pola penguasaan, serta pola pemanfaatan tanah, semuanya harus sejalan dengan hukum adat dan kearifan lokal yang telah diakui dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatera Barat.
"Tanah ulayat identitas bagi masyarakat Adat Minangkabau untuk mempertahankan keberadaannya menjadi sebuah keharusan bagi orang Minangkabau," tukasnya. (ADPSB)