- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Pelaksanaan Rekomendasi Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.
Kegiatan ini digelar di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa pada Selasa 27 Juni 2023 dua hari lalu.
Presiden Jokowi mengakui, proses penyelesaian nonyudisial Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air melalui proses yang lama dan sangat panjang.
Baca Juga: Ketahui 5 Bahaya Menahan Kencing Terlalu Lama, Waspada Kandungan Kemih Pecah
Presiden Jokowi meyakini, tak ada proses yang sia-sia. Dia pun berharap proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada.
"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara mengakui bahwa Pelanggaran HAM Berat memang terjadi di berbagai peristiwa," jelas Presiden Jokowi.
Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial merupakan upaya pemerintah memberi prioritas pada pemenuhan hak-hak korban Pelanggaran HAM Berat yang berorientasi pada pemulihan korban.
Baca Juga: Hotel Murah di Padang, New d'Dhave Hotel Nggak Buat Kantong Bolong!
Presiden Jokowi mengakui adanya 12 peristiwa Pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
Hal itu disampaikannya setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada 11 Januari 2023 lalu.
Atas peristiwa itu, Presiden Jokowi mengaku menyesalkannya.
Berikut 12 peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang diakui Presiden Jokowi:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
Baca Juga: Nono Sampono Tekankan Sikap Toleransi dan Gotong Royong