- Video penolakan terhadap Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi di Kampus UIN Sjech M. Djamil Djambek pada Selasa, 22 Agustus 2023 telah beredar luas di dunia maya.
Setengah jam setelah penolakan tersebut Gubernur Sumatra Barat meninggalkan lokasi acara Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) di Student Center UIN Sjech M. Djamil Djambek.
Dalam video tersebut terlihat Gubernur Sumatra Barat telah menempati tempat duduk yang sudah disiapkan di atas panggung. Tiba-tiba mahasiswa datang dari samping dan langsung berorasi dengan pengeras suara.
Baca Juga: Paten Kali Bah! Anak Medan Ini Bergaji Rp2,4 juta Cuma Bekerja Petik Buah Blueberry di Australia
Kejadian tersebut tidak berlangsung lama mengingat panitia PBAK langsung menghentikan mahasiswa tersebut. Mengenai kejadian ini Presiden Mahasiswa UIN Sjech Djamil Sjambek menyatakan mereka memang menolak kehadiran gubernur.
Alasan yang mendasari penolakan tersebut yakni usulan Mahyeldi terkait Proyek Stategis Nasional (PSN) di Air Banis, Pasaman Barat kepada pemerintah pusat.
Menyikapi kejadian penolakan tersebut, Direktur Pusat Kajian Kepemudaan (Puskamuda), Dr. Rissalwan Habdy Lubis angkat suara. Mengingat dirinya pernah menjadi Manajer Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
Baca Juga: Unik dan Tak Lazim! Makanan Khas Suku Karo Ini Terbuat dari Isi Perut Sapi
“Dalam demokrasi tidak ada batas satu tindakan kecuali menyerang secara fisik. Bahkan bentrok fisik dalam desak-desakan antara pendemo dengan tim pengamanan adalah hal yang masih dalam batas toleransi,” ungkap Rissalwan Habdy Lubis yang melalui telepon kepada .
Mas Abud (sapaan Dr. Rissalwan) juga menyampaikan bahwa kejadian yang dilakukan mahasiswa UIN Sjech M. Djamil tersebut dapat dikatakan wajar dan tidak berdasarkan dua hal.
Yang pertama apakah ada prakondisi yang menyebabkan mahasiswa tersebut memberanikan diri naik panggung dan berorasi. Kedua apakah ada isu yang menyebabkan ia berperilaku demikian. Terakhir adalah apakah kewenangan yang ada diikuti secara benar.
Kita sama-sama tahu bahwa isu yang dibawakan adalah penolakan PSN yang diajukan gubernur Sumbar kepada pemerintah pusat. Poin kedua adalah jika sampai mahasiswa itu diusir oleh panitia PABK maka ada kewenangan yang dilanggar.
“Untuk mengetahui tindakan mahasiswa tersebut benar atau tidak kita mesti ketahui dulu apakah ia mewakili lembaga kemahasiswaan kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang lainnya,” ungkap Mas Abud.